Pramono Minta Pendapatan DKI Digenjot dari Pajak dan Kerja Sama “Naming Rights” Fasilitas Umum
Pajak.com, Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bekerja lebih cepat dalam menguatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak, di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan publik dan infrastruktur. Pramono menegaskan, Jakarta tidak bisa lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.
Bahkan, ia secara khusus menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati untuk mencari tambahan pemasukan melalui perluasan pajak daerah dan pemanfaatan skema naming rights di tempat-tempat umum.
“Yang paling penting Bu Lusi, jangan kendor untuk narik cuan, narik pajak. Semuanya sekarang boleh dilakukan lewat naming rights. Halte boleh, apa saja boleh, selama memberikan kontribusi pemasukan bagi DKI Jakarta,” kata Pramono saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Sari Pacific, Jakarta Pusat, dikutip Pajak.com, Kamis (4/12/2025).
Pramono mengemukakan, sejumlah fasilitas publik—mulai dari halte, taman, jalur pejalan kaki hingga ruang terbuka—bisa dikerjasamakan penamaannya dengan pihak swasta. Menurutnya, opsi ini tidak hanya memperkuat pendanaan daerah, tetapi juga membuka ruang kolaborasi desain dan estetika demi memperindah fasilitas publik.
“Ini salah satu bentuk creative financing yang bisa kita lakukan. Wali kota dan bupati saya minta mengoptimalkan peluang kerja sama dengan perusahaan atau perseorangan untuk memperindah Jakarta,” ucapnya.
Ia menegaskan, penguatan penerimaan pajak daerah harus dilakukan tanpa ragu, tetapi tetap mengutamakan transparansi agar masyarakat merasa nyaman dan percaya terhadap pengelolaan pajak. Pasalnya, setelah dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas sekitar Rp15 triliun, Pramono menilai kebutuhan pendanaan alternatif menjadi semakin mendesak.
“Dan pajaknya dibuat transparan, sehingga semua orang merasa happy dengan hal itu,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Pramono juga menyampaikan proyeksinya terhadap inflasi Jakarta yang diperkirakan berada dalam rentang 2,6–2,7 persen secara tahunan hingga akhir 2025. Dengan angka itu, ia optimistis pertumbuhan ekonomi Jakarta masih berpeluang mencapai sekitar lima persen.
“Mudah-mudahan sampai akhir tahun inflasi Jakarta di antara 2,6–2,7 persen. Kalau itu bisa kita jaga, sesuai target nasional 2,5 plus minus 1 persen, maka Jakarta akan terjaga dengan baik,” ujar Pramono.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia menekankan dua fokus utama Pemprov DKI, yakni menjaga pengendalian inflasi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan. Pramono bilang, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk mengendalikan inflasi, terutama dalam distribusi bahan pangan dan transaksi perdagangan.
Ia menyebut digitalisasi Jakarta sudah cukup baik, tetapi masih membutuhkan optimalisasi untuk mencapai standar kota global. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memperluas lomba digitalisasi yang sebelumnya dilakukan di pasar tradisional dan berhasil meningkatkan 47 persen penggunaan pembayaran digital. Program serupa ini, lanjutnya, akan diperluas ke mal dan pusat pertokoan.
“Lombanya bukan hanya soal kemeriahan, ornamen, dan sebagainya, tetapi diskon juga nanti kita lombakan,” jelasnya.
Pramono juga menyoroti indeks masyarakat digital Jakarta yang baru mencapai 56,97 persen. Ia menargetkan benchmark digitalisasi Jakarta setara kota-kota seperti Tokyo, Beijing, New York, dan Berlin. Di sisi lain, ia meminta agar jajarannya memastikan stabilitas harga pangan dan ketersediaan stok melalui pemantauan aktif di pasar, termasuk di Pasar Induk Kramat Jati.
“Nanti saya akan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung di pasar-pasar tradisional, terutama di Kramat Jati sebagai benchmark untuk harga yang ada di Jakarta dan ketersediaan pasokan, itu juga menjadi sangat penting sekali,” pungkasnya.