Penerimaan Pajak Jawa Timur Capai Rp215,64 Triliun hingga November 2025
Pajak.com, Surabaya – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur hingga akhir November 2025 mencatatkan capaian positif. Penerimaan pajak di provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar Rp215,64 triliun.
Secara keseluruhan, pendapatan negara di Jawa Timur hingga 30 November 2025 mencapai Rp223,58 triliun atau 78,53 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp215,64 triliun atau 77,22 persen dari target.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target dengan realisasi Rp7,95 triliun atau 144,98 persen. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tercatat Rp114,14 triliun atau 89,31 persen, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp36,63 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp77,51 triliun.
Dari struktur penerimaan pajak, hingga November 2025 kontribusi terbesar masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan porsi 60,02 persen. Kontributor berikutnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas sebesar 37,17 persen.
Secara sektoral, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan realisasi Rp53,67 triliun atau 57,1 persen dari total penerimaan pajak Jawa Timur.
“Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan berkontribusi Rp215,64 triliun [77,22 persen] dan PNBP melampaui target dengan capaian Rp7,95 triliun [144,98 persen],” tulis Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Rabu (24/12/25).
Kinerja kepabeanan dan cukai juga menunjukkan tren positif. Penerimaan Bea dan Cukai tercatat Rp121,69 triliun atau 80,72 persen dari target, didorong oleh meningkatnya penerimaan cukai serta bea keluar seiring kenaikan harga crude palm oil (CPO).
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur membukukan realisasi lelang sebesar Rp5,16 triliun atau 94,71 persen, dengan PNBP lelang mencapai Rp157,14 miliar atau 125,84 persen. Capaian ini mencerminkan pengelolaan aset negara yang efisien dan produktif.
Belanja pemerintah pusat di Jawa Timur hingga November 2025 juga menunjukkan peran penting APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp22,67 triliun atau 92,72 persen. Selanjutnya belanja barang terealisasi Rp10,28 triliun atau 71,34 persen, belanja modal Rp3,55 triliun atau 54,26 persen, serta bantuan sosial Rp134,45 miliar atau 96,85 persen.
Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai Rp2,69 triliun atau 81,31 persen dari pagu Rp3,32 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program pembangunan keluarga dan kependudukan.
Sementara itu, sektor pendidikan mencatatkan realisasi Rp10,56 triliun atau 74,91 persen dari pagu Rp14,09 triliun, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan tinggi.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur hingga November 2025 mencapai Rp77,51 triliun atau 94,2 persen dari pagu. Tingginya realisasi ini menunjukkan kuatnya dukungan APBN terhadap APBD daerah.
Kinerja TKD terutama ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp11,74 triliun dan tumbuh 18,97 persen year on year (yoy), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp41,11 triliun dengan pertumbuhan 0,09 persen yoy, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp16,06 triliun yang meningkat 12,78 persen yoy. Di sisi lain, beberapa komponen mengalami penurunan, seperti DAK Fisik yang terealisasi Rp634,73 miliar, Insentif Fiskal Rp573,78 miliar, serta Dana Desa Rp7,39 triliun.
Program prioritas nasional juga terus digulirkan di Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 Desember 2025 terealisasi Rp1,34 triliun dengan jumlah penerima manfaat mencapai 5,96 juta orang. Program ini melibatkan 5.629 pemasok dari unsur UMKM, koperasi, BUMDes, dan BUMDesma.
Sementara itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional, dengan capaian hingga 7 Desember 2025 sebanyak 12,11 juta pendaftar atau 28,77 persen dan 11,68 juta kehadiran atau 27,74 persen dari target sasaran 2025 sebesar 36 persen.
Dudung menegaskan bahwa kontribusi pajak menjadi pilar utama ketahanan fiskal daerah. “Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.