Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta baru-baru ini memberikan izin fasilitas Kawasan Berikat kepada dua perusahaan, yaitu PT Mega Joy Indonesia dan PT Nexfactory Era Xcellence. Pemberian izin ini dilakukan setelah perwakilan kedua perusahaan memaparkan proses bisnis mereka sebagai salah satu syarat utama.
Berdasarkan informasi yang ada, PT Mega Joy Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas, memproduksi tisu, piring, gelas, dan tas kertas. Perusahaan ini merupakan perluasan dari jaringan usaha di Tiongkok dan Vietnam, dan didirikan pada tahun 2024 di Kawasan Berikat Nusantara Cakung.
Sementara itu, PT Nexfactory Era Xcellence adalah perusahaan manufaktur elektronik yang fokus pada produk berbasis Internet of Things (IoT) di bawah merek NexPCB. Perusahaan ini berlokasi di Bekasi dan mengklaim produknya berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.
Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat (TPB) untuk menyimpan barang impor dan atau barang dari dalam negeri. Di tempat ini, barang-barang tersebut akan diproses atau dirakit, dan produk akhirnya ditujukan terutama untuk ekspor. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas, seperti penangguhan bea masuk serta pembebasan PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 impor. Selain itu, pengusaha yang beroperasi di Kawasan Berikat dapat memanfaatkan fasilitas perlakuan tertentu, sebagai kemudahan tambahan di luar fasilitas utama yang telah disebutkan.
“Melalui pemberian fasilitas ini, diharapkan kehadiran perusahaan dapat menciptakan jenis lapangan kerja baru, berkontribusi pada penerimaan negara, serta mendorong kegiata ekspor,” ujar Rofiq.
Persaingan ekonomi global menuntut setiap negara untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif produk domestiknya. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan strategi penting melalui pengembangan kawasan berikat. Berdasakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 yang diperbaharui dengan PMK Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Kawasan Berikat, area ini didefinisikan sebagai wilayah tertentu di Kawasan pabean Indonesia dimana berlaku peraturan khusus terkait pabean bagi aktivitas industri yang menghasilkan barang ekspor serta untuk perdagangan dan penyimpanan.
Fasilitas Unggulan untuk Ekspor
Keunggulan kawasan berikat sebagai motor penggerak utama ekspor terletak pada fasilitas-fasilitas istimewa yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas perdagangan internasional. Fasilitas yang pertama dan paling penting adalah penangguhan pembayaran bea masuk. Bayangkan sebuah perusahaan otomotif yang mengimpor komponen senilai 10 miliar rupiah. Dalam kawasan reguler, perusahaan itu harus mengeluarkan dana sekitar 1-2 miliar rupiah untuk membayar bea masuk di awal. Namun di kawasan berikat, uang tersebut sebesar itu dapat dialokasikan untuk ekspansi produksi atau peningkatan kualitas produk.
Lebih menarik lagi, jika produk akhir diekspor, bea masuk yang ditangguhkan tidak perlu dibayar sama sekali. Sistem ini membuat biaya produk Indonesia di pasar internasional menjadi sangat kompetitif. Penghematan antara 10-40% dari biaya bahan baku impor memberikan kebebasan lebih dalam penetapan harga.
Fasilitas kedua adalah gudang berikat yang memberikan penyimpanan flesibel. gudang berikat memungkinkan penyimpanan barang impor tanpa batas waktu perlu membayar bea masuk.
Efisiensi administrasi adalah fasilitas ketiga yang memperkuat daya saing ekspor. Proses kepabeanan yang biasanya dapat membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat berkat sistem administrasi yang terintegrasi dan kehadiran petugas khusus. Data dari Kementerian Perdagangan yang menunjukkan nilai ekspor dari kawasan berikat tumbuh rata-rata 10-15% setiap tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor nasional yang hanya sekitar 6-8% per tahun.
Aspek Perpajakan Kawasan Berikat
Dari perspektif perpajakan, kawasan berikat mempunyai keunggulan yang bisa menjadi faktor utama dalam mendorong ekspor Indonesia. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dikenakan pungutan berperan sebagai alat kebijakan fiscal yang sangat efektif untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Landasan hukum utama fasilitas ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2021. Pasal 16B menjadi dasar pemberian fasilitas PPN tidak dipungut di kawasan berstatus khusus. Implementasi teknis diatur dalam PMK 131/PMK.04/2018 yang telah diubah dengan PMK 65/PMK.04/2021.
Fasilitas PPN yang tidak dipungut dalam aturan tersebut diberikan dalam beberapa kriteria yaitu, pemasukan bahan baku dan komponen dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah menjadi produk ekspor, transaksi antar perusahaan dalam kawasan berikat yang sama, dan pemasukan kembali barang yang telah keluar dari kawasan berikat.
Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan tekstil di kawasan berikat Cakung yang memproduksi pakaian untuk merk internasional dapat menghemat PPN 11% untuk semua bahan baku yang diperoleh dari pemasok lokal. Dengan nilai pembelian bahan baku sebesar 5 miliar rupiah setiap bulan, penghematan PPN sebesar 550 juta rupiah per bulan dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas produk atau memperbesar kapasitas produksi.
Data lapangan menunjukkan kawasan berikat dengan fasilitas PPN tidak dipungut menciptakan multiplier effect. Perusahaan di kawasan berikat tidak hanya meningkatkan ekspor secara langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri pendukung di sekitarnya. Pemasok lokal yang memasok barang ke kawasan berikat turut mengalami pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi regional.
Masa Depan Ekspor Indonesia
Menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, peran kawasan berikat akan semakin penting dalam mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Fasilitas PPN tidak dipungut, penundaan bea masuk, dan berbagai kemudahan operasional lainnya bukan sekadar kemudahan administratif, melainkan investasi jangka panjang negara untuk membangun ekonomi yang kuat dan stabil. Bagi pelaku usaha, kawasan berikat menyediakan peluang untuk mengembangkan bisnis ekspor dengan biaya yang efisien.
Kawasan berikat merupakan salah satu upaya bagi Indonesia untuk memperkuat sektor ekspor yang kompetitif dipasar global. Pemanfaatan optimal fasilitas ini dapat membantu memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global dan mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri.
Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
*)Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan redaksi Pajak.com. Pajak.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian, tuntutan, atau konsekuensi lain yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini.