APINDO Soroti Paradoks Dana SAL di Perbankan dan Pelambatan Kredit Dunia Usaha, Usulkan Strategi Ini
Pajak.com, Jakarta – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani soroti paradoks dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp 276 triliun di perbankan dan perlambatan kredit dunia usaha. Ia pun mengusulkan strategi untuk pemerintah.
Sorotan Ajib ini seirama dengan penuturan Kepala Departemen Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro yang menyampaikan bahwa penempatan dana SAL pemerintah di perbankan belum cukup kuat untuk mendorong penurunan signifikan suku bunga kredit.
Menurut Ajib berdasarkan survei yang dilakukan oleh APINDO, sebesar 43,05 persen pelaku usaha menyebut tingkat suku bunga kredit perbankan terlalu tinggi. Ia pun memetakan tiga tantangan dalam meningkatkan akses modal dan demand terhadap kredit. Tantangan pertama, faktor high cost of capital. Suku bunga di Indonesia relatif kurang kompetitif dibandingkan dengan negara ASEAN, maupun Asia lainnya.
“Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Kemudian, secara kompetitif, masih kalah dibandingkan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan tepat momentum,” ungkap Ajib dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (25/12/25).
Tantangan kedua, pelemahan daya beli masyarakat. Sinyal daya beli sudah mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih. Indikator penurunan daya beli ini sesuai dengan data tabungan rumah tangga yang secara umum mengalami penurunan, kecuali untuk kelas atas.
“Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga sudah membaik, tapi belum setinggi awal 2025 yang mencapai level 127. Bulan November 2025 sudah menyentuh level 124, rebound sejak Bulan September dan Oktober. Indikator IKK yang terus membaik menjadi sinyal positif tentang daya beli masyarakat,” jelas Ajib.
Tantangan ketiga, kualitas layanan keuangan. Daya saing dari efisiensi layanan keuangan di Indonesia masih menempati urutan terendah setelah Singapura, Vietnam, dan Filipina pada regional ASEAN. Menurut survei business ready oleh World Bank, perbankan di Indonesia mempunyai nilai 60 dari skala 100. Digitalisasi dan deregulasi diyakini bisa mendorong efisiensi operasional layanan keuangan.
Usulkan Strategi Ini
Untuk perbaikan ke depan, Ajib mendorong agar stimulus yang holistik harus didesain untuk menyelesaikan masalah struktural penurunan daya beli dan high cost of doing business.
“Stimulus dan insentif harus menjawab dua hal, dari sisi demand dan sisi supply,” jelas Ajib.
Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat perlu diefisienkan. Hal ini meliputi biaya transportasi, biaya hunian, konsumsi harian, cicilan, pendidikan, kesehatan dan skill. Dari sisi supply, tingginya biaya produksi dan berusaha harus ditekan, diantaranya berupa biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pinjaman, energi, logistik, barang modal dan teknologi.
“Pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter dan regulasi pendukung, agar bisa menjadi pendorong daya ungkit kredit yang sehat, affordable buat dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Ajib.