Pemerintah Perkuat Koordinasi untuk Pelintasan Kapal Indonesia di Selat Hormuz
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz berjalan aman, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika kawasan Teluk Persia.
Upaya koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Luar Negeri. Pemerintah menilai, kelancaran pelintasan kapal Indonesia di jalur strategis seperti Selat Hormuz menjadi krusial, baik dari sisi keselamatan pelayaran maupun keberlanjutan distribusi energi nasional.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan untuk memastikan keamanan proses pelintasan kapal.
“Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Anggia di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Selasa (31/3/2026).
Koordinasi juga diperkuat melalui jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Indonesia di Tehran telah menjalin komunikasi dengan otoritas setempat di Iran untuk memastikan keamanan kapal Indonesia yang melintas di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyampaikan bahwa upaya tersebut telah menunjukkan perkembangan positif. “Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” kata Nabyl.
Di sisi lain, dukungan operasional juga disiapkan oleh Pertamina melalui Pertamina International Shipping (PIS). Persiapan ini mencakup aspek teknis dan administratif agar kapal Indonesia dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman sesuai prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam proses tersebut. “Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Baron.
Selain memastikan keamanan pelayaran, pemerintah juga mengambil langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah diversifikasi sumber pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), sehingga tidak bergantung pada satu kawasan tertentu.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber impor energi dari berbagai negara. Strategi ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan energi nasional di tengah potensi gangguan distribusi global.
Sebagai informasi, sepanjang 2025 Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah. Sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel di antaranya berasal dari Arab Saudi. Sementara itu, pasokan lainnya berasal dari berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Malaysia, serta negara lainnya.
Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk memastikan ketersediaan produk BBM dalam negeri. Dengan penguatan koordinasi dan diversifikasi pasokan ini, pemerintah optimistis pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz tetap aman sekaligus mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.