Rumah Menteri Dibakar hingga Menkeu Dikejar Pendemo, Buntut Pembatasan Medsos dan “Flexing” Pejabat Nepal
Pajak.com, Nepal – Aksi demonstrasi di Nepal kian anarkistis sebagai buntut dari aksi protes keras terhadap larangan media sosial (medsos) oleh pemerintah sejak pekan lalu. Kemarahan rakyat Nepal semakin membara karena pejabat dan keluarganya kerap flexing menggunakan barang mewah di tengah tingginya angka pengangguran. Dalam video yang berbedar menunjukkan, rumah Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli dan Menteri Energi Deepak Khadka dibakar massa. Menteri Keuangan (Menkeu) Bishnu Prasad Paudel dikejar oleh pendemo ke jalanan Ibu Kota Kathmandu.
Video memperlihatkan, Paudel berlari karena dikejar puluhan massa. Seorang pengunjuk rasa muda dari arah berlawanan melompat dan menendang sang menteri hingga terjatuh. Aksi ini membuat Paudel kehilangan keseimbangan dan menabrak tembok merah. Setelahnya, Paudel berdiri dan kembali berlari. Seketika video pun berhenti.
Amuk massa juga membuat gedung parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nepal dibobol paksa dan dibakar. Situasi ricuh dan kerusakan pun terjadi di beberapa tempat di Kathmandu. Aksi unjuk rasa itu dikabarkan menewaskan 19 orang dan lebih dari 100 lainnya luka-luka. Eskalasi kerusuhan ini membuat Bandara Internasional Kathmandu ditutup oleh otoritas Penerbangan Sipil Nepal.
Juru bicara kepolisian Kathmandu Shekhar Khanal mengungkapkan bahwa beberapa kelompok melakukan protes di tengah jam malam, pada (8/9/25).
“Ada pengunjuk rasa di jalanan di banyak wilayah. Terjadi kasus-kasus pembakaran serta penyerangan,” ungkap Shekhar, dikutip Pajak.com (10/9/25).
Gelombang protes tersebut membuat Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli mengundurkan diri, pada (9/9/25). Pengunduran Sharma disusul oleh tiga menteri lainnya, yaitu Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, Menteri Pertanian Ramnath Adhikari, dan Menteri Penyediaan Air Pradeep Yadav.
Pada (10/9/25), Presiden Nepal Ram Chandra Poudel juga memutuskan untuk mundur demi menjaga persatuan bangsa. “Negara tidak boleh terjerembab dalam konflik yang semakin memecah-belah,” kata Poudel melalui pidato singkatnya yang ditayangkan di stasiun televisi nasional Nepal.
Kronologis Lengkap Pemicu Demonstrasi Anarkistis di Nepal
Kemarahan rakyat bermula setelah Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal menginstruksikan otoritas telekomunikasi untuk menonaktifkan akses 26 platform tidak terdaftar yang beroperasi di negara tersebut, seperti Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn.
Pemblokiran tersebut merupakan keputusan kabinet setelah adanya perintah Mahkamah Agung (MA) Nepal pada September 2024. Pemerintah juga berpandangan, pemblokiran dilakukan sebagai upaya menekan ujaran kebencian, penyebaran rumor, serta kejahatan siber.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal Gajendra Kumar Thakur menuturkan bahwa perusahaan medsos tersebut diberi tenggat waktu untuk mendaftar resmi, menunjuk perwakilan lokal, serta menyiapkan mekanisme penanganan keluhan hingga 3 September 2025. Namun, sebagian besar perusahaan tidak mematuhinya.
“Platform media sosial yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini dan seterusnya. Platform-platform tersebut akan segera dibuka kembali setelah mereka mengajukan pendaftaran,” jelas Gajendra.
Kebijakan ini menuai kritik dari aktivis digital. Presiden Digital Rights Nepal Bhola Nath Dhungana, menyebut langkah itu merugikan masyarakat.
“Ini langsung merugikan hak dasar masyarakat. Mengatur media sosial itu perlu, tapi harus ada payung hukum yang jelas. Penutupan mendadak seperti ini lebih terlihat sebagai tindakan represif,” tegas Bhola.
Pembatasan medsos ini bukan pertama kali dilakukan Pemerintah Nepal. Aplikasi Telegram sempat diblokir pada Juli 2025 karena dianggap rawan dipakai untuk penipuan dan pencucian uang. TikTok juga sempat diblokir selama sembilan bulan, sebelum akhirnya diizinkan kembali setelah memenuhi aturan pemerintah.
Di sisi lain, menurut survei Nepal Living Standard yang dirilis Kantor Statistik Nasional pada 2024, tingkat pengangguran di Nepal berada di angka 12,6 persen—meskipun angka ini dianggap tidak mencerminkan realita karena hanya menghitung sektor formal.
Kemarahan rakyat Nepal semakin membara dengan beredarnya video yang menunjukkan pejabat dan anaknya menggunakan jam mewah seharga 12.750 poundsterling (sekitar Rp284 juta), tas Saint Laurent seharga 1.590 poundsterling (sekitar Rp35,4 juta), tas lain seharga 5.450 poundsterling (Rp121,4 juta), serta jam Hublot yang ditaksir seharga ratusan juta.