Realisasi PNBP Sektor ESDM Tembus Rp200,66 Triliun hingga Awal November 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM telah menembus Rp200,66 triliun hingga 10 November 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa capaian PNBP tersebut setara dengan 78,74 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai bahkan terlampaui hingga akhir tahun.
“Saya laporkan, Insya Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember, mudah-mudahan [jumlahnya] bisa lebih. Sekalipun kita tahu bahwa harga komoditas sekarang lagi turun,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (12/11/25).
Bahlil menjelaskan bahwa kinerja subsektor minyak dan gas bumi (migas) juga menunjukkan tren positif. Produksi minyak bumi, termasuk kondensat, tercatat meningkat 4,94 persen menjadi 605,5 ribu barel per hari dibandingkan periode Januari hingga Oktober 2024.
Dari sisi belanja tahun 2025, Bahlil melaporkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kementerian ESDM per 10 November 2025 telah mencapai 31,12 persen dari total pagu sebesar Rp14.107,27 miliar, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Ia menargetkan penyerapan anggaran akan meningkat signifikan pada akhir tahun, dengan proyeksi mencapai 91,68 persen per 31 Desember 2025.
“Dalam perjalanan waktu, kita mendapat anggaran tambahan di bulan Agustus. Untuk membiayai beberapa program-program strategis. Di dalamnya adalah listrik desa, kemudian pipa, dan untuk membangun listrik gratis [BPBL], dan kita juga membangun jargas [jaringan gas],” jelas Bahlil.
Memasuki tahun anggaran 2026, Kementerian ESDM berkomitmen melanjutkan berbagai program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Adapun, pemerintah telah menetapkan total pagu anggaran sebesar Rp10,12 triliun, terdiri dari rupiah murni Rp7,68 triliun (75,9 persen), PNBP Rp1,82 triliun (18 persen), dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun (6,1 persen).
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp6,56 triliun atau 64,8 persen dialokasikan untuk belanja program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sementara Rp3,56 triliun atau 35,2 persen digunakan untuk belanja rutin.