Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.879,6 Triliun hingga Oktober 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai Rp1.879,6 triliun atau sekitar 70,6 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp2.663,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp1.834,5 triliun.
Menurut Suahasil, peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut mencerminkan peran aktif pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. “Berarti tahun ini belanja pemerintah pusat itu Rp45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat tahun lalu,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Pajak.com pada Kamis (20/11/25).
Ia menilai bahwa pergerakan belanja pemerintah pusat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa belanja pemerintah tumbuh 5,49 persen year on year (yoy) pada kuartal III-2025.
“Belanja pemerintah pusat itu memiliki dorongan kepada gerak ekonomi. Efek dari pengeluaran pemerintah itu [pertumbuhan ekonomi Indonesia] sudah 5 persen lebih. Ini dia yang kita lakukan mendorong supaya belanja pemerintah pusat ini benar-benar bisa memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi,” jelas Suahasil.
Lebih rinci, Suahasil menjelaskan bahwa dari total Rp1.879,6 triliun tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) berkontribusi sebesar Rp961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook APBN 2025. Realisasi ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial serta menjalankan program prioritas pemerintah di berbagai sektor.
Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp918,4 triliun atau 66,2 persen dari outlook APBN 2025. Anggaran ini digunakan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi energi, serta beberapa program perlindungan masyarakat lainnya yang membutuhkan pencairan tepat waktu.
Secara keseluruhan, belanja negara hingga Oktober 2025 mencapai Rp2.593 triliun atau 73,5 persen dari outlook APBN 2025. Total belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp713,4 triliun.