Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi 423,9 Miliar dolar AS pada Oktober 2025
Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 berada di level 423,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Capaian tersebut turun dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.
Meski secara bulanan mengalami penurunan, secara tahunan ULN Indonesia masih tumbuh terbatas sebesar 0,3 persen, terutama dipengaruhi oleh perkembangan ULN sektor publik.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa ULN pemerintah tetap berada dalam kondisi terjaga. Pada Oktober 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 210,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,7 persen secara tahunan.
“Posisi Utang Luar Negeri [ULN] Indonesia pada Oktober 2025 menurun. Posisi ULN Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 423,9 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2025 sebesar 425,6 miliar dolar AS,” kata Ramdan dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Selasa (16/12/25).
Perkembangan tersebut, kata Ramdan, dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,2 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,6 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 11,7 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen. Struktur ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta menunjukkan tren penurunan. Pada Oktober 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 190,7 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan September 2025 yang sebesar 192,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen.
Penurunan tersebut terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan bukan lembaga keuangan, masing-masing dengan kontraksi sebesar 4,7 persen dan 1,2 persen. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat. Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 86,2 persen dari total ULN.
lebih lanjut, Ramdan menegaskan bahwa untuk menjaga struktur ULN tetap solid, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.