Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Ekonomi Mulai dari Perluasan Insentif Pajak DTP hingga Bantuan Pangan
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali merancang paket stimulus ekonomi baru yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perluasan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP), dukungan bagi pekerja sektor informal, hingga kelanjutan program bantuan pangan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan paket kebijakan ini disusun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan sedang dalam tahap finalisasi bersama kementerian terkait.
“Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden [Prabowo] untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait. Dan kali ini kami membahas dengan pak menteri keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Minggu (14/9/25).
Ia menjelaskan, sejumlah program diarahkan untuk mendorong produktivitas sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema magang bagi mahasiswa fresh graduate agar lebih mudah masuk ke dunia kerja.
Di sisi lain, insentif pajak DTP yang selama ini dinikmati industri padat karya akan diperluas cakupannya ke sektor lain guna menjaga daya saing sekaligus memperkuat penerimaan.
Tak hanya itu, program bantuan pangan yang telah berjalan akan dilanjutkan tiga bulan ke depan. “Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan. Ini kita akan lanjutkan 3 bulan ke depan,” tegas Airlangga.
Perlindungan bagi pekerja juga menjadi perhatian pemerintah. Skema jaminan sosial yang sebelumnya menyasar pekerja formal akan diperluas ke pekerja lepas, termasuk mitra pengemudi ojek online (ojol). “Itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra dalam hal ini ojol. Nah ini kita akan dorong juga. Yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50 persen bayarnya,” paparnya.
Lebih jauh, pemerintah menyiapkan dukungan tambahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam bentuk fasilitas pembiayaan perumahan, baik renovasi maupun kepemilikan rumah. Selain itu, program cash for work atau kerja padat karya akan diperkuat, terutama di sektor perhubungan dan perumahan, guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Airlangga menjelaskan bahwa anggaran untuk program-program tersebut sebenarnya sudah tersedia dan saat ini masih dalam tahap persiapan. Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat pada hari Senin (15/9/25) mendatang untuk memutuskan total nilai yang akan ditetapkan.
“Kita akan rapatkan hari Senin dan total nilainya akan kita fix-kan,” jelas Airlangga.