Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Petani di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
Pajak.com, Aceh – Pemerintah memastikan akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pembangunan Jembatan Bailey Teupin Mane di ruas Bireuen-Takengon, Kabupaten Bireuen, pada Minggu (7/12/25).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memastikan pemerintah telah mengantisipasi suplai pangan untuk wilayah terdampak dan siap mendistribusikannya dari daerah lain.
“Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak. Kemudian utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ujar Prabowo, dikutip Pajak.com pada Senin (8/12/25).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Prabowo juga meninjau progres pembangunan jembatan darurat yang menjadi akses penting untuk mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Akses tersebut sebelumnya terputus akibat kerusakan berat pascabencana, sehingga jembatan sementara menjadi titik krusial dalam pemulihan.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan kekompakan seluruh unsur yang bekerja di lapangan mulai dari personel TNI dan Polri, tim teknik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga para relawan.
“Jadi setelah saya lihat kondisi. Kerja semua instansi baik. Bahu membahu sama rakyat sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” imbuh Kepala Negara.
Di lokasi, Prabowo juga menyempatkan diri berbicara langsung dengan warga terdampak untuk memastikan respons pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat dan berjalan dengan cepat.
Sebagai langkah strategis untuk mempercepat perbaikan jalur vital, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai komandan percepatan pembangunan jembatan dan fasilitas penunjang lainnya.
“Saya tunjuk nanti Kasad [Kepala Staf Angkatan Darat] sebagai Satgas [Satuan Tugas] percepatan perbaikan jembatan untuk membantu PU [Pekerjaan Umum] dan pemerintah daerah karena punya banyak pasukan Zeni, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial. Jadi bisa segera membantu,” pungkas Presiden.
Penunjukan KSAD dinilai mampu mempercepat proses perbaikan, mengingat kapasitas teknis dan dukungan logistik TNI AD yang memiliki keahlian konstruksi melalui pasukan Zeni. Langkah ini juga memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan jalur distribusi dan mobilitas masyarakat kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh rangkaian pemulihan di Aceh dan wilayah terdampak lainnya akan dilakukan secara cepat, terstruktur, dan sesuai standar keselamatan nasional. Perhatian diberikan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada stabilitas sosial ekonomi, termasuk sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.