Menko Airlangga Ungkap Perkembangan Terkait Akses Indonesia Jadi Anggota OECD
Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap perkembangan terbaru proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan seluruh tahapan keanggotaan berjalan sesuai standar global.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, Airlangga memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dengan agenda “Diskusi dengan Deputy Secretary General OECD tentang Perkembangan Proses Aksesi Indonesia ke OECD” di Jakarta, Kamis (11/12/25). Rapat tersebut membahas kemajuan proses aksesi yang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak Indonesia menjalin hubungan kemitraan dengan OECD pada 2007.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia secara resmi menyampaikan intensi menjadi anggota penuh pada Juli 2023, kemudian berstatus negara kandidat aksesi sejak Maret 2024.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang memulai proses aksesi sebelum kemudian disusul Thailand pada tahun yang sama. Menurutnya, langkah ini menjadi instrumen penting untuk mempercepat transformasi ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan.
“Reformasi struktural ini selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi katalis untuk mencapai prioritas Presiden Prabowo, dari ketahanan pangan hingga kualitas investasi,” tutur Airlangga, dikutip Pajak.com pada Minggu (14/12/25).
Pada sesi pemaparan teknis, Airlangga membeberkan perkembangan signifikan pada fase Tinjauan Teknis. Tiga sektor awal Lingkungan, Perdagangan, dan Kebijakan Digital telah memasuki tahap peninjauan intensif, termasuk verifikasi lapangan oleh Tim OECD untuk sektor lingkungan. Ia menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan respons menjadi kunci, sebab evaluasi OECD berbasis bukti dan bukan sekadar komitmen politik.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Sekjen OECD Frantisek Ruzicka menilai Indonesia sebagai mitra strategis dalam dinamika regional maupun global. “Indonesia adalah key partner sekaligus aktor strategis di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik,” ujar Ruzicka.
Ia menambahkan bahwa OECD siap memberikan dukungan teknis guna memperkuat reformasi lintas sektor yang diperlukan dalam proses aksesi.
Menutup rapat, Airlangga menegaskan bahwa target pemerintah ialah memperoleh keanggotaan penuh pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kunjungan Delegasi OECD kali ini menjadi salah satu penilaian awal atas konsistensi koordinasi nasional dalam memenuhi standar organisasi ekonomi maju tersebut.
Airlangga menyebut bahwa aksesi OECD diharapkan menghasilkan kebijakan publik yang lebih berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan. Ia menambahkan bahwa OECD melihat Indonesia sebagai negara yang layak memasuki keanggotaan, sejalan dengan arah reformasi yang terus berjalan.
“Indonesia betul-betul dilihat sebagai negara yang sangat feasible di global, diikuti dengan reform dan transformasi di ekonomi dan termasuk juga arahan Bapak Presiden [Prabowo] untuk selalu melakukan debottlenecking, debirokratisasi dan transformasi yang cepat,” pungkasnya.