Menko Airlangga Berangkat ke AS Finalisasi Perjanjian Dagang Pekan Depan
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia bersiap memasuki fase krusial dalam pembahasan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dirinya akan bertolak ke negeri Paman Sam pekan depan untuk memfinalisasi kesepakatan dagang yang sebelumnya telah dituangkan dalam Joint Statement pada 22 Juli.
Airlangga menegaskan bahwa keberangkatan delegasi Indonesia merupakan tindak lanjut langsung dari kesepakatan tingkat tinggi yang sudah dicapai antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.
“Tim akan berangkat minggu depan. Dan akan mefinalisasi sesuai dengan joint statement yang tertanggal 22 Juli. Saya akan berangkat juga,” kata Airlangga kepada awak media, dikutip Pajak.com pada Sabtu (13/12/25).
Ia juga memastikan bahwa proses negosiasi di level kepala negara telah rampung sepenuhnya. “Sudah semua selesai. Antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump sudah selesai. Dan itu sudah bagian dari joint statement kemarin,” jelasnya.
Untuk diketahui, kesepakatan itu lahir setelah rangkaian panjang negosiasi bilateral terkait kebijakan tarif dengan AS memasuki tahap baru pada Juli 2025.
Perjanjian tersebut mencakup penghapusan sekitar 99 persen hambatan tarif Indonesia bagi seluruh produk industri, pangan, dan pertanian asal AS. Sebagai imbalannya, AS menurunkan tarif resiprokal menjadi 19 persen sesuai Executive Order 14257, serta membuka peluang penurunan tambahan untuk komoditas tertentu.
Selain itu, Indonesia dan AS sepakat menangani berbagai hambatan non-tarif yang selama ini memengaruhi perdagangan dan investasi, termasuk pembebasan barang dan perusahaan AS dari aturan kandungan lokal, penerimaan standar keselamatan emisi kendaraan AS, pengakuan sertifikat FDA, hingga penyelesaian isu hak kekayaan intelektual.
Komitmen bersama juga mencakup penghapusan hambatan terhadap produk pangan dan pertanian AS melalui pembebasan dari seluruh rezim perizinan impor, kejelasan indikasi geografis, penetapan permanen Fresh Food of Plant Origin (FFPO), serta pengakuan atas pengawasan regulator AS untuk produk daging, unggas, dan susu.
Indonesia berjanji memberikan kepastian atas transfer data pribadi ke AS, menghapus pos tarif untuk produk tidak berwujud (intangible products), mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di WTO, serta melaksanakan Joint Initiative on Services Domestic Regulation.
Komitmen lain termasuk bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity, memperkuat perlindungan hak-hak ketenagakerjaan, meningkatkan penegakan hukum lingkungan, memberantas penebangan ilegal, illegal fishing, dan perdagangan satwa liar, serta mencabut pembatasan ekspor komoditas industri termasuk mineral kritis ke AS.
Kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat resiliensi rantai pasok dan keamanan ekonomi melalui koordinasi pengawasan ekspor, keamanan investasi, dan penindakan penghindaran bea masuk.
Selain aspek regulasi, sejumlah kesepakatan komersial bernilai besar tengah disiapkan antara perusahaan Indonesia dan AS, mencakup pengadaan pesawat senilai 3,2 miliar dolar AS, pembelian produk pertanian sekitar 4,5 miliar dolar AS, serta transaksi energi yang diperkirakan mencapai 15 miliar dolar AS.