Menkeu Purbaya Sebut Mesin Ekonomi Pincang Sejak Era Jokowi hingga Prabowo, Ini Penyebabnya
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa mesin ekonomi sempat pincang sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Widodo) hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Purbaya pun membeberkan penyebabnya.
Dalam menggerakkan perekonomian, mesin moneter dan fiskal harus berfungsi dengan optimal. Namun, Purbaya menganalisis adanya ketidakoptimalan mesin moneter Indonesia akibat kurangnya likuiditas yang berujung pada stagnasi industri. Oleh karena itu, Purbaya mengambil kebijakan untuk memindahkan dana perbankan sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke bank nasional.
“Pada waktu 2008 ada krisis ekonomi, saya bisik-bisik ke think tank Pak SBY [Presiden Susilo Bambang Yudhoyono] untuk mengubah kebijakan. Di zaman Pak SBY, [pertumbuhan ekonomi] tumbuh 6 persen, zaman Pak Jokowi rata-rata 5 persen. Karena kalau dalam teori moneter, base money Pak SBY rata-rata tumbuh 17 persen lebih, akibatnya kredit tumbuh 22 persen, ekonomi jalan. Walaupun di era Pak SBY enggak bangun infrastruktur habis-habisan, tapi private sector hidup menjalankan ekonomi, ”ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Pajak.com (12/9/25).
Dengan demikian, ia menekankan bahwa untuk menjaga nilai tukar, maka pemerintah harus menciptakan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Namun, Purbaya menilai bahwa perekonomian nasional di era Covid-19 diambang kehancuran justru akibat kesalahan memutuskan kebijakan moneter.
“Waktu era Pak Jokowi itu, saya memberikan masukan langsung ke Istana [Kepresidenan] agar kebijakan berubah, karena base money pertumbuhan [uang] pada Maret 2021 persen -15,3 persen, padahal suku bunga sudah diturunkan. Ini salah kebijakan. Saya bilang ke presiden ’Ya sudah dibalikkin lagi saja pak, BI suruh mengurangi penyerapan dananya ke sistem. Bapak [pemerintah] punya uang di bank sentral Rp529 triliun waktu itu, balikin ke sistem perbankan. Akhirnya Mei 2021, dipindahkan uang sebesar Rp300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Selamat ekonomi kita,” jelas Purbaya.
Ia melanjutnya, perubahan kebijakan moneter kala itu berdampak positif terhadap laju pertumbuhan uang menjadi 11 persen dan dijaga oleh BI hingga di atas 20 persen. Dengan demikian, Purbaya meyakini bahwa pemindahan dana pemerintah yang mengendap di BI ke sistem perbankan merupakan penyelamat perekonomian nasional di beberapa krisis di Indonesia.
“Rupanya sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024, uang diserap secara bertahap kembali ke sistem [BI]. Jadi, itu yang Anda rasakan sampai sekarang ini, ekonomi melambat secara signifikan, real sector susah. Kita menunjuk ini gara-gara kondisi global, padahal karena kebijakan domestik yang salah. Karena ingat, 90 persen ekonomi kita di-drive oleh domestic demand. Masuk di 2025, saya pikir sudah pada insaf karena pertumbuhan uang di atas 7 persen, di Mei – Agustus 2025 jatuh hingga 0 persen [pertumbuhan uang], sampai ada demonstrasi karena ekonomi kita seperti ini,” jelas Purbaya.
Untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional saat ini, Purbaya menegaskan akan memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari BI ke bank nasional. Dana tersebut untuk mendukung ketersediaan likuiditas guna mendorong peningkatan penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dana sebesar Rp200 triliun akan dikucurkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan PT Bank Syariah Nasional.
“Kita enggak bisa menjalankan ekonomi kalau salah satu mesin pincang atau berhenti, atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Bisa jadi akan bisa lebih buruk. Jadi, tugas saya di sini adalah menghidupkan mesin moneter dan mesin fiskal itu. Langkah pertama yang saya sudah lakukan adalah menaruh uang ke sistem perbankan. Sekarang pemerintah ada Rp425 triliun di BI, saya pindahkan Rp200 triliun. Maka, ekonomi akan hidup lagi. Kami juga akan pastikan belanja-belanja pemerintah berjalan dengan lebih baik,” pungkas Purbaya.