Pemerintah Optimistis Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Ketegangan Geopolitik Global
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Pemerintah menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, berbagai indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional masih terjaga. Pemerintah menilai kekuatan tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang solid, stabilitas sektor eksternal, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan baik.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa meskipun konflik geopolitik telah berlangsung lebih dari dua minggu, dampaknya terhadap Indonesia masih relatif terkendali.
“Jadi mungkin kami tegaskan kembali walau situasi perang Amerika-Israel sama Iran itu masih berjalan lebih dari 2 minggu, namun kalau kita lihat transmisi ke Indonesia itu dalam bentuk harga-harga minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas. Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujar Airlangga dalam acara Diskusi dan Buka Puasa bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Selasa (17/3/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah mencatat aktivitas belanja masyarakat masih terjaga, tecermin dari Mandiri Spending Index Februari 2026 yang mencapai 360,7.
Dari sisi eksternal, pemerintah menilai kondisi tetap stabil dengan rasio utang luar negeri sebesar 29,9 persen terhadap PDB. Pemerintah juga mencatat cadangan devisa mencapai 151,9 miliar dolar AS, setara pembiayaan sekitar enam bulan impor, yang menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang cukup kuat.
Pemerintah turut menyoroti kinerja sektor riil yang menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat PMI Manufaktur Februari 2026 berada di level 53,8 yang menandakan ekspansi.
Selain itu, pemerintah melihat kenaikan harga komoditas ekspor seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium memberikan natural hedging, dengan nilai ekspor sekitar 47 miliar dolar AS yang mampu membantu mengimbangi defisit sektor migas sekitar 19,5 miliar dolar AS.
Di sektor pangan dan energi, pemerintah juga mencatat capaian positif. Pemerintah menyebut produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,54 persen secara tahunan. Selain itu, pemerintah mencatat surplus produksi solar sekitar 4,84 juta kiloliter.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga mencatat peningkatan penggunaan transaksi Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok, dengan nilai transaksi pada 2025 mencapai 25,66 miliar dolar AS.
Dalam menghadapi tekanan global, pemerintah memastikan APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber. Pemerintah menyalurkan berbagai program dukungan seperti bantuan pangan sebesar Rp11,92 triliun, penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta subsidi dan kompensasi energi.
Hingga Februari 2026, pemerintah mencatat pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau sekitar 12,8 persen dari target APBN. Sementara itu, pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp493,8 triliun atau 41,9 persen dari pagu APBN. Pemerintah juga memastikan defisit anggaran tetap terkendali di kisaran Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen dari PDB.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan strategis untuk memitigasi dampak konflik geopolitik. Pemerintah diarahkan untuk mempercepat ketersediaan energi, meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar, memperluas kebijakan work from home, serta menjaga disiplin fiskal agar defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari PDB.
Pemerintah juga merespons perkembangan investigasi Section 301 oleh AS. Dalam hal ini, pemerintah menyatakan kesiapan untuk mengikuti proses konsultasi dengan Pemerintah AS, dengan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, serta pelaku usaha guna menyiapkan data yang dibutuhkan.