Kemenkeu Paparkan Empat Tantangan Demografi Masa Depan Indonesia
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memetakan empat tantangan besar demografi yang akan dihadapi Indonesia pada masa mendatang, seiring keberhasilan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana (KB) sejak dekade 1970-an. Tantangan tersebut dinilai berbeda dari periode sebelumnya dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif serta berorientasi jangka panjang.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengelola kependudukan telah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Namun, peningkatan kualitas hidup penduduk juga menghadirkan dinamika baru yang harus diantisipasi secara serius.
Tantangan pertama yang disoroti adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong tumbuhnya kelas menengah. Kondisi ini membawa konsekuensi pada meningkatnya aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan politik.
Menurut Suahasil, perubahan tingkat pendapatan per kapita, baik secara nasional maupun regional, akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap kebutuhan dan peran negara.
“Kita tahu bahwa middle class, kelompok middle class yang meningkat itu bergerak sejajar dengan aspirasi yang meningkat. Aspirasi mengenai pendidikan, aspirasi mengenai kesehatan, termasuk aspirasi politik yang juga akan meningkat. Dia tidak hanya menginginkan untuk dirinya sendiri, bahkan dia menginginkan untuk generasi berikutnya, their offspring. Nah itu akan menjadi sangat-sangat penting. Ini mesti di handle,” ungkap Suahasil dalam United Nations Population Fund (UNFPA) High-Level Dialogue yang digelar di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (24/12/25).
Tantangan kedua berkaitan dengan laju urbanisasi yang semakin tinggi. Suahasil memperkirakan sekitar 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan dalam kurun waktu 20 hingga 25 tahun ke depan.
Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap perencanaan pembangunan, mengingat perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Ia menilai bahwa pemerintah perlu memastikan pembangunan yang inklusif agar kesenjangan antarwilayah tidak semakin melebar, sekaligus mampu menjawab kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan kualitas hidup masyarakat urban yang terus meningkat.
Tantangan ketiga adalah munculnya fenomena aging population. Seiring meningkatnya harapan hidup, struktur demografi Indonesia akan semakin didominasi oleh penduduk usia lanjut. Kondisi ini menuntut strategi yang tepat agar bonus demografi tidak berbalik menjadi beban fiskal dan sosial.
Dalam hal ini, Suahasil menekankan pentingnya memanfaatkan peluang second demographic dividend agar peningkatan usia harapan hidup tetap dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, baik melalui produktivitas, tabungan, maupun investasi sumber daya manusia.
Tantangan keempat yang tak kalah penting adalah pemberdayaan perempuan dalam perekonomian. Suahasil menilai partisipasi perempuan tidak hanya perlu didorong di pasar tenaga kerja, tetapi juga dalam keseluruhan aktivitas ekonomi. Menurutnya, kontribusi perempuan sering kali belum sepenuhnya dihargai meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar.
“Menurut saya juga tantangan besar kita yaitu female participation in the economy. Bukan hanya in the labor market, tapi in the economy. Karena kalau hanya sekedar di labor market nanti akan ada orang labor market bilang itu gak ada marketnya, enggak ada nilainya. Padahal di dalam ekonomi, dia punya nilai yang luar biasa, yang menjadi salah satu corner dari ekonomi yang tumbuh tadi,” pungkas Suahasil.