Pajak.com, Bogor – Pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengawal beberapa transformasi besar. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan arahannya secara virtual pada acara Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional ICMI Tahun 2022, dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (29/02).
Transformasi besar yang dimaksud adalah melakukan transformasi struktural, mempermudah investasi, melakukan hilirisasi, hingga melakukan transformasi ekonomi digital dan transformasi energi baru terbarukan.
“Pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengawal beberapa transformasi besar. Kita sedang melakukan transformasi struktural agar Indonesia makin kompetitif, untuk menghadapi dunia yang hiper-kompetisi sekarang ini,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
Menurutnya, pemerintah terus membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta menyejahterakan petani, nelayan, dan buruh industri. Selain itu, selain mengawal transformasi, pemerintah juga terus memfasilitasi agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas dengan digitalisasi, serta mendukung peningkatan produk dalam negeri.
“Untuk itu kita harus mempermudah investasi, yang besar, yang sedang, maupun yang kecil, dari dalam maupun luar negeri. Itulah tujuan kita menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” tambahnya.
Disamping itu, pemerintah juga melakukan hilirisasi antara lain di sektor pertambangan, minyak, dan gas. Hilirisasi tersebut dilakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar di Indonesia, untuk membuka lapangan kerja, dan sekaligus untuk menghemat devisa.
“Saya kira sudah tidak zamannya lagi yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengekspor bahan-bahan mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah membuktikan bahwa dengan hilirisasi, nilai tambah yang didapatkan di dalam negeri menjadi sangat besar. Misalnya, hilirisasi nikel yang sejak tahun 2015 dilakukan telah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan.
“Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dollar AS, kira-kira Rp 300 triliun, meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dollar AS di 2014. Dari Rp 15 triliun kemudian meloncat ke Rp 300 triliun, itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri,” imbuhnya.
Selain di sektor pertambangan, hilirisasi juga harus dilakukan di sektor-sektor lain, misalnya pertanian. Selain harus kuat di on-farm, inovasi di sektor pertanian dan peternakan juga harus kuat sehingga nilai tambah bisa dinikmati oleh para petani.
“Kelompok tani dan peternak, koperasi petani dan peternak, juga harus masuk juga ke off-farm, masuk ke hilir. Sekali lagi, agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off-farm-nya, dan tentu saja bisa menciptakan lapangan kerja baru yang makin banyak,” jelasnya.
Transformasi ekonomi digital juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Menurutnya, Indonesia diperkirakan memiliki potensi ekonomi digital pada tahun 2025 sekitar 124 miliar dollar AS.
“Kita juga telah memiliki 2.229 start up, kita memiliki 1 decacorn dan 8 unicorn, dan sudah ada 8,4 juta UMKM kita yang dalam lima tahun ini sudah masuk platform digital untuk menjual produknya, dan dipastikan data ini akan terus bertambah,” terangnya.
Lalu, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah juga terus berupaya mewujudkan transformasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Ia berpendapat Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 418 gigawatt, baik itu berupa geotermal, angin, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan tenaga hidro. Dekarbonasi sektor transportasi juga dimulai dengan pembangunan mass urban transport. Pembangunan Green Industrial Park yang terbesar di dunia, juga akan segera dimulai di Kalimantan Utara.
Tidak hanya itu saja, ia pun menyebutkan bahwa program pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Menurutnya, program IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, melainkan juga pindah cara kerja dan pola pikir dengan berbasis ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.
“IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran, yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan,” pungkasnya.
