Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Baru, APINDO: Langkah Memuluskan Transisi Pemerintahan
Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi lantik 3 wakil menteri baru, yaitu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi Yuliot. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani berpandangan, formasi 3 wamen merupakan langkah memuluskan transisi pemerintahan baru
“Ekonomi adalah tentang keyakinan. Pasar harus mempunyai keyakinan bagaimana transisi pemerintahan dan program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Pengisian posisi para wakil menteri ini adalah bentuk langkah Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk proses transisi yang mulus. Indonesia mempunyai potensi yang besar menuju Indonesia Emas 2045, tetapi dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup komplek menjelang transisi pemerintahan. Dunia usaha selalu punya harapan dan keyakinan, bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif,” ungkap Ajib kepada Pajak.com, (18/7).
Pandangan APINDO tentang 3 Wakil Menteri
Ia menilai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi posisi yang sangat disorot, karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit. Sejak era pandemi, terjadi realokasi dan refocusing dana yang mengakibatkan perjalanan para kementerian tidak se-ideal awal.
“Scaring effect ini masih terus berlanjut, bahkan tahun 2025 utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun yang membuat ruang fiskal semakin sempit. Ditambah dengan program populis Prabowo Subianto (Presiden Terpilih) berupa makan bergizi gratis memerlukan alokasi yang cukup signifikan menguras fiskal. Di sisi lain, terbangun narasi dari partai PDIP agar pemerintah bisa mendesain kebijakan dengan defisit fiskal nol persen,” ujar Ajib.
Menurutnya, posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh Thomas Djowandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini. Seperti diketahui, Thomas Djowandono adalah sosok yang menjadi bendahara umum Partai Gerindra.
“Posisi Thomas Djowandono sangat lekat dengan pengelolaan dana dan keuangan. Walaupun kebijakan fiskal mempunyai wilayah yang berbeda, tetapi keahlian dan pengalaman Thomas Djiwandono akan bermanfaat dalam manajemen yang akuntabel,” kata Ajib.
Kemudian, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mempunyai posisi yang relatif istimewa. Sebab Prabowo Subianto sangat identik dengan pertanian dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Di sisi lain, sektor agraris tengah menjadi salah satu isu sentral yang akan menjadi tumpuan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Lebih dari 27 juta rumah tangga hidupnya dari sektor pertanian ini.
“Artinya, pemerintah baru harus lebih fokus membangun ekosistem bisnis yang memberikan nilai tambah terbaik buat para pelaku usaha agraris. Sudaryono sebagai pengisi pos Wakil Menteri Pertanian menjadi sosok yang menarik. Sosok muda yang identik dengan ekonomi mikro dan UMKM (usaha mikro kecil menengah) tentunya lekat dengan detail dan lekat dengan lapangan,” ungkap Ajib.
Faktor tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja Kementan sehingga lebih fokus dengan kesejahteraan petani dan bisa meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara eskalatif.
Selanjutnya, Kementerian Investasi (Kemenves) turut menjadi salah satu kementerian yang juga paling disorot publik, termasuk penunjukkan Menteri Bahlil Lahadalia menjadi ketua beberapa satuan tugas (satgas)— terakhir dipercaya Jokowi menjadi Ketua Satgas Swasembada Gula dan Bioethanol.
“Banyaknya posisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari Jokowi. Tetapi memang kementerian ini masih mempunyai catatan, yaitu kualitas investasi yang cenderung kurang menyerap tenaga kerja. Dalam 4 tahun terakhir pencapaian investasi selalu overtarget, bahkan target tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun optimistis bisa tercapai. Namun, pencapaian ini tidak diiringi dengan kualitas penyerapan tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat terserap 1,8 juta tenaga kerja, atau setara 60 persen dari target awal sebesar 3 juta tenaga kerja. Jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang menjadi PR (pekerjaan rumah) besar pemerintah,” ungkap Ajib.
Menurutnya, Wakil Menteri Investasi Yuliot adalah sosok teknokrat yang sangat berpengalaman di Kemenves. Jabatan terakhirnya adalah Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Modal.
“Penguatan unsur teknokrat di Kemenves ini menunjukkan bahwa masih banyak program dari internal kementerian yang memerlukan keberlanjutan,” imbuh Ajib.