DPR dan Pemerintah Sepakat Pendapatan Negara Naik Rp5,9 Triliun jadi Rp3.153,6 Triliun pada 2026
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat kerja yang digelar Kamis (4/9/25), kedua pihak menyetujui peningkatan target pendapatan negara sebesar Rp5,9 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp3.153,6 triliun.
Tambahan penerimaan negara tersebut bersumber dari dua komponen utama. Pertama, sektor Kepabeanan dan Cukai yang mengalami kenaikan Rp1,7 triliun, sehingga targetnya pada 2026 ditetapkan sebesar Rp336 triliun.
Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya dari kementerian dan lembaga yang meningkat Rp4,2 triliun, menjadikan total PNBP naik menjadi Rp459,2 triliun.
“Dengan demikian, total target penerimaan kepabeanan dan cukai untuk tahun 2026 naik menjadi Rp336 triliun, sedangkan total PNBP naik menjadi Rp459,2 triliun,” ujar pemerintah dan Banggar dalam keterangan resmi, dikutip Pajak.com pada Senin (8/9/25).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa tambahan Rp5,9 triliun akan dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan belanja negara Rp5,2 triliun dan cadangan anggaran pendidikan Rp0,7 triliun. Menurutnya, alokasi ini diarahkan untuk mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto menutup kebutuhan fungsi utama yang belum teranggarkan, serta memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah dan DPR juga menetapkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang akan menjadi pijakan RAPBN 2026. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,4 persen, sementara inflasi ditargetkan terkendali pada level 2,5 persen.
Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di Rp16.500,0 per dolar Amerika Serikat (AS) dengan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun di level 6,9 persen. Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia dipatok pada 70 dolar AS per barel dengan target lifting migas 1.594 ribu barel per hari.
Lebih rinci, dari jumlah tersebut, lifting minyak bumi ditargetkan sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.
Selain pendapatan dan asumsi makro, rapat kerja juga menyepakati sejumlah target pembangunan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka ditetapkan di kisaran 4,44 persen hingga 4,96 persen, sedangkan angka kemiskinan dipatok 6,5 persen hingga 7,5 persen.
Untuk kemiskinan ekstrem, targetnya lebih ketat, yakni 0 persen hingga 0,5 persen. Rasio gini diperkirakan berada di rentang 0,377 hingga 0,380 sebagai cerminan pemerataan ekonomi. Sementara itu, Indeks Modal Manusia ditetapkan pada angka 0,57 dan Indeks Kesejahteraan Petani di level 0,7731.
Tak hanya itu, proporsi penciptaan lapangan kerja ditargetkan 37,95 persen. Sedangkan Pendapatan Nasional per Kapita (GNI) diproyeksikan mencapai 5.520 dolar AS, sebagai upaya untuk mengerek kualitas hidup masyarakat Indonesia di tahun 2026.