Terbaru



  • sektor jasa keuangan stabil
    in ,

    OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil dan Bertumbuh

    Pajak.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sektor jasa keuangan tetap stabil dan terus bertumbuh hingga Januari 2022. Hal tecermin dari meningkatnya fungsi intermediasi di sektor perbankan dan industri keuangan nonbank (IKNB). Kendati demikian, ketahanan sektor jasa keuangan perlu tetap selalu dicermati, khususnya risiko kredit di tengah pemulihan ekonomi dan gejolak global… Selengkapnya



  • OJK dan Pemerintah Perkuat Teknologi APU/PPT
    in ,

    OJK dan Pemerintah Perkuat Teknologi APU/PPT

    Pajak.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah memperkuat teknologi untuk mendukung pelaksanaan program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, dengan teknologi pihaknya akan berupaya mendeteksi sejak awal potensi kejahatan yang dilakukan melalui produk dan layanan keuangan berbasis digital, mulai dari aset kripto, robot trading, hingga dunia metaverse. Selengkapnya



  • OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Transaksi Kripto
    in ,

    OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Transaksi Kripto

    Pajak.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga keuangan, seperti perbankan hingga perusahaan pembiayaan untuk memfasilitasi transaksi kripto. Meskipun memiliki potensi yang besar di Indonesia, OJK menilai kripto memiliki tingkat fluktuasi dan risiko yang tinggi. Saat ini jumlah pelanggan aset kripto melonjak menjadi 11,2 juta orang dengan nilai transaksi Rp 859 triliun per Desember 2021. Adapun transaksi hariannya mencapai Rp 2,7 triliun. Selengkapnya



  • Presiden Jokowi Luncurkan Taksonomi Hijau Indonesia
    in ,

    Presiden Jokowi Luncurkan Taksonomi Hijau Indonesia

    Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Taksonomi ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengindentifikasi sektor dan subsektor usaha menjadi tiga kategori, yakni ramah lingkungan, kurang ramah lingkungan, dan tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, kementerian/lembaga (K/L) dapat menentukan.. Selengkapnya