Terbaru



  • Apakah Pawang Hujan Bayar Pajak
    in ,

    Apakah Pawang Hujan Bayar Pajak Juga? Ini Jawaban DJP

    Pajak.com, Jakarta – Anggapan negatif bahwa pajak itu menyeramkan agaknya tidak berlaku untuk warganet Indonesia di jagad Twitter. Netizen tak lagi malu-malu menanyakan serba-serbi pajak kepada akun resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kring Pajak di berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan, tak terkecuali pada ajang MotoGP Mandalika 2022 di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit, Lombok, NTB, Minggu (20/3). Kedatangan pawang hujan di ajang motoGP juga menarik banyak perhatian. Sejumlah pertanyaan pun berdatangan, terutama pertanyaan apakah pawang hujan bayar pajak juga?  Selengkapnya



  • Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    in ,

    Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

    Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi 2013 mengatakan pajak ialah iuran rakyat yang diberikan kepada negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan diperuntukkan dalam hal pembayaran pengeluaran umum.. Selengkapnya



  • Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk bangsa Indonesia mengakibatkan berbagai sektor terdampak. Awal pandemi angka penularan dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat hingga mengakibatkan sektor ekonomi terdampak karena pengeluaran belanja negara yang meningkat. Sektor pajak pun ikut terdampak dikarenakan pendapatan negara yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.. Selengkapnya



  • UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan
    in ,

    UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan

    Pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam sektor pajak. Inovasi tersebut sekaligus sebagai respons terhadap pemasukan negara yang belum memenuhi harapan pemerintah. Belum optimalnya pemasukan di sektor pajak setidaknya disebabkan oleh; lemahnya kepatuhan pajak, jeleknya regulasi perpajakan, basis data yang belum akurat, dan faktor eksternal yang mempengaruhi seperti disrupsi COVID-19.. Selengkapnya



  • Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru
    in ,

    Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru

    UU HPP adalah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah berlaku per tahun 2022. UU HPP sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Sosialisasi UU HPP di Jakarta-Banten (14/12/21) merefleksikan keadaan dengan kebutuhan yang beragam di Indonesia. UU HPP mengandung 6 jenis perubahan harmonisasi perpajakan yang meliputi.. Selengkapnya



  • Undang-Undang HPP Untuk Kepastian Hukum atau Untuk Rasa Keadilan
    in ,

    Undang-Undang HPP Untuk Kepastian Hukum atau Untuk Rasa Keadilan

    Belakangan ini terdengan isu bahwa undang undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau undang undang HPP baru saja disahkan oleh DPR sebagai peraturan yang mengikat untuk umum. Berlandaskan UUD NRI 1945 pasal 23A yang bunyinya:”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang undang”.. Selengkapnya



  • Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM
    in ,

    Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM

    Joko Widodo selaku Presiden RI beberapa bulan terakhir telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tanggal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.. Selengkapnya



  • Stabilitas Ekonomi Aktualisasi UU HPP Landasan Anti-Inflasi
    in ,

    Stabilitas Ekonomi Aktualisasi UU HPP Landasan Anti-Inflasi

    Beragam upaya pemerintah dalam menstabilisasikan perekonomian di Indonesia dinilai cukup penting dalam tatanan kehidupan bernegara. Perhatian yang dimulai sejak era reformasi itu makin berkembang maju dengan adanya program-program yang dicanangkan pemerintah sebagai harapan mewujudkan stabilitas ekonomi anti-inflasi.. Selengkapnya



  • Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat
    in ,

    Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat

    Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami suatu reformasi besar yang tercapai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia.. Selengkapnya



  • Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?
    in ,

    Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?

    Sistem perpajakan di Indonesia telah sangat bertumbuh seiring berlaju nya zaman. Apabila menilik, sistem perpajakan yang lama ternyata juga kurang sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik ditinjau dari segi efesiensi maupun dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai.. Selengkapnya



  • Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat
    in ,

    Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat

    Bermula dari usulan tentang RUU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang disepakati oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk dibahas pada sidang paripurna, dengan seiring berjalannya proses di parlemen berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena dinilai sudah mencakup berbagai Peraturan Perpajakan.. Selengkapnya





  • Jokowi Resmi Tandatangani UU HPP Nomor 7 2021
    in ,

    Jokowi Resmi Tandatangani UU HPP Nomor 7/2021

    Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Kebijakan yang telah resmi diundangkan itu menyusul pengesahan RUU HPP yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah pada 7 Oktober 2021.. Selengkapnya