Terbaru

  • Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    in ,

    Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

    Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi 2013 mengatakan pajak ialah iuran rakyat yang diberikan kepada negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan diperuntukkan dalam hal pembayaran pengeluaran umum.. Selengkapnya



  • UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?
    in ,

    UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?

    Pandemi global Covid-19 melumpuhkan banyak sektor khusunya sektor perekonomian. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Bisa kita lihat belakangan ini pemerintah sedang gencarnya membuat berbagai kebijakam dalam sektor perpajakan. Hal tersebut sangat jelas adanya, mengingat pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.. Selengkapnya



  • Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru
    in ,

    Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru

    UU HPP adalah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah berlaku per tahun 2022. UU HPP sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Sosialisasi UU HPP di Jakarta-Banten (14/12/21) merefleksikan keadaan dengan kebutuhan yang beragam di Indonesia. UU HPP mengandung 6 jenis perubahan harmonisasi perpajakan yang meliputi.. Selengkapnya



  • Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM
    in ,

    Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM

    Joko Widodo selaku Presiden RI beberapa bulan terakhir telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tanggal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.. Selengkapnya





  • Stabilitas Ekonomi Aktualisasi UU HPP Landasan Anti-Inflasi
    in ,

    Stabilitas Ekonomi Aktualisasi UU HPP Landasan Anti-Inflasi

    Beragam upaya pemerintah dalam menstabilisasikan perekonomian di Indonesia dinilai cukup penting dalam tatanan kehidupan bernegara. Perhatian yang dimulai sejak era reformasi itu makin berkembang maju dengan adanya program-program yang dicanangkan pemerintah sebagai harapan mewujudkan stabilitas ekonomi anti-inflasi.. Selengkapnya



  • Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat
    in ,

    Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat

    Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami suatu reformasi besar yang tercapai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia.. Selengkapnya



  • Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?
    in ,

    Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?

    Sistem perpajakan di Indonesia telah sangat bertumbuh seiring berlaju nya zaman. Apabila menilik, sistem perpajakan yang lama ternyata juga kurang sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik ditinjau dari segi efesiensi maupun dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai.. Selengkapnya



  • Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat
    in ,

    Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat

    Bermula dari usulan tentang RUU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang disepakati oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk dibahas pada sidang paripurna, dengan seiring berjalannya proses di parlemen berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena dinilai sudah mencakup berbagai Peraturan Perpajakan.. Selengkapnya





  • Regulasi UU HPP Sebagai Langkah Reformasi Struktural
    in ,

    Regulasi UU HPP Sebagai Langkah Reformasi Struktural

    Pembentukan undang-undang dalam pemerintahan tak lepas dari pengaruh kebijakan politik. Pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara merupakan indikator penting dalam menunjang dana pembangunan. Terdapat banyak kontra mengenai peraturan perpajakan karena umumnya para pelaku wajib pajak merasa tidak mendapat timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan.. Selengkapnya



  • Jokowi Resmi Tandatangani UU HPP Nomor 7 2021
    in ,

    Jokowi Resmi Tandatangani UU HPP Nomor 7/2021

    Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Kebijakan yang telah resmi diundangkan itu menyusul pengesahan RUU HPP yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah pada 7 Oktober 2021.. Selengkapnya