Terbaru

  • Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    in ,

    Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

    Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi 2013 mengatakan pajak ialah iuran rakyat yang diberikan kepada negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan diperuntukkan dalam hal pembayaran pengeluaran umum.. Selengkapnya



  • UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat
    in ,

    UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat

    Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada frasa “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dalam sebuah istilah hukum, apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut merupakan das sollen atau sesuatu yang diharapkan untuk terjadi.. Selengkapnya





  • UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan
    in ,

    UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan

    Pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam sektor pajak. Inovasi tersebut sekaligus sebagai respons terhadap pemasukan negara yang belum memenuhi harapan pemerintah. Belum optimalnya pemasukan di sektor pajak setidaknya disebabkan oleh; lemahnya kepatuhan pajak, jeleknya regulasi perpajakan, basis data yang belum akurat, dan faktor eksternal yang mempengaruhi seperti disrupsi COVID-19.. Selengkapnya



  • Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan
    in ,

    Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan

    Banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan), padahal pemerintah sedang mempermudah bagaimana UU HPP ini menfasilitasi wajib pajak di dalam UU HPP saja tarif PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) dari 54 juta di ubah 60 juta artinya jika penghasilan kita selama setahun kurang dari 60 juta (5.000.000 /bulan) tidak kenakan pajak.. Selengkapnya



  • UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?
    in ,

    UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?

    Pandemi global Covid-19 melumpuhkan banyak sektor khusunya sektor perekonomian. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Bisa kita lihat belakangan ini pemerintah sedang gencarnya membuat berbagai kebijakam dalam sektor perpajakan. Hal tersebut sangat jelas adanya, mengingat pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.. Selengkapnya



  • Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Telah banyak dampak serta kerugian yang dialami semua lapisan masyarakat, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini tentu saja menjadikan duka bagi seluruh warga masyarakat, dimana dari mereka semua banyak yang kehilangan anggota keluarganya, para pengusaha yang harus “gulung tikar” usahanya.. Selengkapnya



  • Tantangan Pajak Digital akan Taxpayers Nakal
    in ,

    Tantangan Pajak Digital akan Taxpayers Nakal

    Dunia yang telah memasuki Era globalisasi dimana seluruh transaksi multinasional bisa mencakup secara global membawa dampak terhadap Tax Policy termasuk di Indonesia. Munculnya objek baru berupa transaksi digital, menambah adanya subjek Wajib Pajak baru baik berupa badan maupun Pribadi membawa tantangan besar bagi kebijakan dunia perpajakan.. Selengkapnya



  • UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?
    in ,

    UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?

    Menjadi negara maju merupakan cita-cita semua negara termasuk Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentu membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, dan juga harus didukung dengan penerimaan negara yang memadai.. Selengkapnya



  • Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat
    in ,

    Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat

    Kalau ditanya tentang kewajiban rakyat yang paling terlihat, ya tentu jawabannya pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa. Sekali lagi, memaksa. Hal tersebut secara telak menunjukan bahwa ada konsekuensi jika terdapat kelalaian dalam membayar pajak.. Selengkapnya





  • Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM
    in ,

    Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM

    Joko Widodo selaku Presiden RI beberapa bulan terakhir telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tanggal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.. Selengkapnya





  • Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?
    in ,

    Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?

    Harmonisasi Peraturan Perundang-ndangan menjadi sangat penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pajak dan hukum kepailitan memiliki kesamaan dalam mengatur utang yang berdampak kepada kedudukan kreditor dan penyitaan sebagai eksekutorial dari harta jaminan kebendaan.. Selengkapnya





Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website