Terbaru





  • BKF Usulan PPN Sembako Premium Berlandaskan Keadilan
    in ,

    BKF: PPN Sembako Premium Berlandaskan Keadilan

    Pajak.com, Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memastikan, usulan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako premium merupakan upaya pemerintah mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan. Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu Rustam Effendi menuturkan.. Selengkapnya



  • PPN Sembako, Pajak Tak Langsung yang Jadi Polemik
    in ,

    PPN Sembako, Pajak Tak Langsung yang Jadi Polemik

    Pajak.com, Jakarta – Bocornya draf Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) beberapa waktu lalu sempat memicu polemik publik. Draf yang masih berbentuk rancangan ini di antaranya memuat rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, yakni barang kebutuhan pokok atau sembako.. Selengkapnya



  • Aspidi Teknis Pengenaan PPN Daging Premium Harus Jelas
    in ,

    Aspidi: Teknis PPN Sembako Daging Premium Harus Jelas

    Pajak.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Suhandri mengimbau kepada pemerintah untuk segera menjelaskan kepada importir ihwal teknis rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) daging premium. Jangan sampai aturan berkembang dan berdampak pada harga daging biasa atau industri lainnya.. Selengkapnya



  • Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik
    in ,

    Wacana Kenaikan PPN Sembako Menuai Kritik

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok, seperti beras, jagung hingga daging. Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.. Selengkapnya