Terbaru



  • DPR: Target Penerimaan Pajak
    in ,

    DPR: Target Penerimaan Pajak 2023 Masih Rendah

    Pajak.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai, target penerimaan pajak di tahun 2023 masih rendah, yakni berkisar 9,3 persen hingga 9,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 1.884,6 triliun sampai Rp 1.967,4 triliun. Padahal, ekosistem perpajakan telah didukung oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)… Selengkapnya



  • DJP Tegaskan Tidak Semua
    in ,

    DJP Tegaskan Tidak Semua Pemilik NIK Wajib Bayar Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menegaskan, tidak semua pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib membayar pajak. Terdapat ketentuan batasan penghasilan yang dapat dikenakan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama juga memastikan, penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) justru akan memberikan kemudahan kepada masyarakat… Selengkapnya



  • UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance
    in ,

    UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance

    Keberadaan virus yang telah menyebar sekitar awal tahun 2020 di Indonesia menjadikan virus ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tingkat penyebaran virus yang diberi nama Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tidak menunjukkan ujung hingga akhirnya virus ini resmi dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization).. Selengkapnya



  • UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat
    in ,

    UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat

    Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada frasa “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dalam sebuah istilah hukum, apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut merupakan das sollen atau sesuatu yang diharapkan untuk terjadi.. Selengkapnya