Terbaru





  • Pengusaha tak patuh pajak
    in ,

    DPR Minta CT Ungkap Pengusaha Tak Patuh Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta adanya pengungkapan nama pengusaha besar yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dan tidak patuh pajak. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan pengusaha Chairul Tanjung (CT) tentang banyaknya pengusaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak pada puncak perayaan Hari Pajak, pekan lalu… Selengkapnya



  • Perekonomian Nasional Tumbuh
    in ,

    Perekonomian Nasional Tumbuh 5 Persen di Kuartal I-2022

    Pajak.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian nasional pada kuartal I-2022 (Januari—Maret) berada dalam zona positif, yaitu tumbuh 5,01 persen. Dibandingkan tahun lalu di periode yang sama, pertumbuhan nasional masih terkontraksi 0,74 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan perkiraan kementerian keuangan yang berada di level 5 persen. Selengkapnya



  • KemenkopUKM dan Agriterra
    in ,

    KemenkopUKM dan Agriterra Lakukan Pengembangan

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bersama Agriterra, sepakat untuk melakukan kerja sama pengembangan korporatisasi sektor pertanian melalui koperasi di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) secara virtual, yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dan CEO Agriterra Marco Schouten… Selengkapnya



  • Jokowi Instruksikan untuk
    in ,

    Jokowi Instruksikan untuk Optimalkan Penerimaan Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Peningkatan penerimaan diperlukan agar pemerintah dapat menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020… Selengkapnya



  • Kewajiban Dasar Masyarakat
    in ,

    Kewajiban Dasar Masyarakat adalah Bayar Pajak

    Pajak.com, Makassar – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia sejatinya berjumlah 45 juta tetapi yang efektif membayar hanya sebanyak 19 juta Wajib Pajak. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih dari 270 juta penduduk. Artinya, hanya sekitar 19 juta Wajib Pajak yang harus menghidupi negara ini. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa kewajiban dasar sebagai masyarakat yang tidak bisa dihindari adalah membayar pajak… Selengkapnya



  • PPN Bagian dari Konsolidasi Fiskal
    in ,

    Yustinus: Pengaturan PPN Bagian dari Konsolidasi Fiskal

    Pajak.com, Jakarta – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa pengaturan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian tak terpisahkan dari konsolidasi fiskal dan reformasi perpajakan untuk mendukung penerimaan perpajakan yang optimal dan berkesinambungan… Selengkapnya



  • Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, Apa Hubungannya?
    in ,

    Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi, Apa Hubungannya?

    Ilmu makroekonomi berkaitan dengan berbagai tujuan, antara lain peningkatan tingkat PDB riil, kenaikan tingkat produktivitas, hingga realisasi tingkat pengangguran yang rendah. Tak kalah pentingnya juga dengan stabilitas harga. Kebijakan moneter dan fiskal berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya inflasi. Selengkapnya



  • Transaksi dan Investasi Digital Milenial Harus Melek Teknologi
    in ,

    Transaksi dan Investasi Digital: Milenial Harus Melek Teknologi!

    Tahun pandemi juga merupakan tahun dimana teknologi membuktikan dirinya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dunia. Perubahan pada bisnis dan kehidupan sehari-hari yang ditimbulkan oleh COVID-19 dan penurunan ekonomi berikutnya harus mempercepat transformasi digital generasi milenial untuk setiap hal yang ada di planet ini.. Selengkapnya





  • Implikasi Pengharmonisasian Aturan Perpajakan Dalam Memperkuat Ekonomi
    in ,

    Implikasi Pengharmonisasian Aturan Perpajakan Dalam Memperkuat Ekonomi

    Gelombang virus korona masih melanda seluruh bagian dunia. Nampaknya saat ini belum terlihat akan hilangnya virus tersebut, sebaliknya virus tersebut terus bermutasi. Namun, para ahli tidak ingin kalah terhadapa perkembangan virus korona yaitu dengan menghasilkan vaksin yang diklaim dapat menangkal masuknya virus dalam tubuh manusia sekalipun terjangkit tapi gejala yang dialami tidaklah parah.. Selengkapnya



  • Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru
    in ,

    Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru

    UU HPP adalah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah berlaku per tahun 2022. UU HPP sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Sosialisasi UU HPP di Jakarta-Banten (14/12/21) merefleksikan keadaan dengan kebutuhan yang beragam di Indonesia. UU HPP mengandung 6 jenis perubahan harmonisasi perpajakan yang meliputi.. Selengkapnya



  • Menilik Peluang Dibalik Penerapan Skema Integrasi NIK-NPWP
    in ,

    Menilik Peluang Dibalik Penerapan Skema Integrasi NIK-NPWP

    Drama seputar penyatuan data kependudukan dan data Wajib Pajak telah memasuki babak baru. Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, skema pembentukan sistem informasi terintegrasi antara Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) resmi dicanangkan. Terobosan ini sangat penting dalam upaya mendorong simplifikasi administrasi pajak.. Selengkapnya



  • Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat
    in ,

    Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat

    Kalau ditanya tentang kewajiban rakyat yang paling terlihat, ya tentu jawabannya pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa. Sekali lagi, memaksa. Hal tersebut secara telak menunjukan bahwa ada konsekuensi jika terdapat kelalaian dalam membayar pajak.. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website