Terbaru

  • Pemerintah Segera Memberlakukan Pajak Natura
    in ,

    Pemerintah Segera Memberlakukan Pajak Natura

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah memutuskan akan mengenakan pajak natura bagi pemilik usaha atau pegawai yang mendapat fasilitas dari perusahaan. Pengenaan pajak yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) rencananya akan segera diberlakukan. Saat ini menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pajak natura sedang dalam proses perundangan. Ia berharap RPP itu akan segera terbit… Selengkapnya



  • Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat
    in ,

    Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat

    Kalau ditanya tentang kewajiban rakyat yang paling terlihat, ya tentu jawabannya pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa. Sekali lagi, memaksa. Hal tersebut secara telak menunjukan bahwa ada konsekuensi jika terdapat kelalaian dalam membayar pajak.. Selengkapnya



  • UU HPP untuk Keadilan Seluruh Pegawai
    in ,

    UU HPP untuk Keadilan Seluruh Pegawai

    Undang-Undang Keharmonisan Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan ditetapkan pada tahun pajak 2022. UU HPP merupakan omnibus law yang berarti satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya, salah satunya perubahan mengenai objek pajak.. Selengkapnya



  • Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat
    in ,

    Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat

    Bermula dari usulan tentang RUU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang disepakati oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk dibahas pada sidang paripurna, dengan seiring berjalannya proses di parlemen berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena dinilai sudah mencakup berbagai Peraturan Perpajakan.. Selengkapnya