Terbaru

  • Pengertian hingga Manfaat
    in ,

    Pengertian hingga Manfaat di Terapkannya Pajak Karbon

    Menggunakan pandemi COVID-19 sebagai langkah awal untuk mengubah kerangka fiskal lingkungan diyakini akan berdampak positif di masa depan. Strategi tersebut dirampingkan oleh komitmen di bawah Nationally Determined Contributions (NDC) untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi lingkungan dan mendukung ketahanan iklim, seperti yang ditekankan Presiden Jokowi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow November lalu… Selengkapnya



  • Perubahan PPN atas Kegiatan
    in ,

    Perubahan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

    Kenaikan tarif PPN setelah berlakunya UU HPP mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam aktivitas barang dan jasa di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, aktivitas barang dan jasa berhubungan dengan kluster perpajakan PPN. Bersamaan dengan hadirnya UU HPP, pemerintah menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan sebagai dasar pelaksanaan peraturan yang terbaru… Selengkapnya



  • Penyesuaian PPN Atas Kegiatan
    in ,

    Penyesuaian PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

    30 Maret 2022 terbit peraturan Menteri Keuangan sebanyak 14 PMK mulai PMK 58 sampai PMK 71 tahun 2022. Kebanyakan dari PMK tersebut mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada PMK 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). PPN KMS bukanlah hal baru, didalam UU No. 18 Tahun 2000 sudah dimunculkan PPN KMS… Selengkapnya



  • Barang yang Dikenakan
    in ,

    Barang yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPN 11%

    Disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menandakan diberlakukannya pemberlakuan tarif PPN 11% sesuai UU No. 7 tahun 2021 tentang HPP. Pemberlakuan tarif PPN 11% ini memicu perbincangan publik mengenai kenaikan harga komoditas yang disebabkan oleh peraturan ini. Publik pun mempertanyakan mana barang yang dikenakan dan tidak dikenakan PPN 11%… Selengkapnya



  • Perbedaan Pajak Pinjol
    in ,

    Perbedaan Pajak Pinjol Legal dan Ilegal

    Memasuki era digital yang semakin berkembang pesat, masyarakat berusaha mengimbangi kecepatan perkembangannya yang bersifat eksponensial. Masyarakat berusaha mengadopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Selengkapnya



  • Pembebasan BBNKB Kendaraan
    in ,

    Pembebasan BBNKB Kendaraan Bermotor Bekas

    Semangat Reformasi Perpajakan di masa pandemi ini terus dikobarkan. Setelah UU Harmonisasi Perpajakan (HPP) yang diterbitkan akhir 2021 lalu, UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menyusul pada awal 2020 ini. UU HKPD merupakan bentuk upaya pemerintah menyederhanakan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dengan UU nomor 28 tahun 2009. Selengkapnya



  • Pasaran Harga Jual HTPL
    in ,

    Pasaran Harga Jual HTPL Tahun 2022 Naik 17,5 Persen

    Pemerintah resmi menaikkan cukai harga rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Pasaran harga jual HPTL pada tahun ini ditetapkan mengalami kenaikkan 17,5 persen. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP), klasifikasi cukai rokok elektrik mengalami perbedaan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Selengkapnya



  • Bantuan Sosial Jaminan
    in ,

    Bantuan Sosial Jaminan Kenaikan PPN 11 persen

    Naiknya tarif PPN 11 persen menimbulkan kontra dari masyarakat dan pelaku UMKM. Kenaikan tarif tersebut dinilai semakin membebankan mereka dan akan membuat daya beli masyarakat menurun di tengah pemulihan ekonomi. Namun dibalik kekhawatiran tersebut pemerintah menjamin bahwa kenaikan PPN 11 persen bukan untuk menyusahkan rakyat justru untuk meningkatkan pembangunan. Pemerintah menjamin atas kenaikan tarif PPN 11 persen tidak akan berimbas pada barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan… Selengkapnya





  • Urgensi Evaluasi Belanja Perpajakan
    in ,

    Menilik Urgensi Evaluasi Belanja Perpajakan

    Pandemi COVID-19 menghadirkan berbagai masalah di negeri ini. Masalah yang melanda berbagai sektor tersebut mengharuskan anggaran negara bekerja keras dalam menutup lubang dan kerusakan yang tercipta. Pajak sebagai kontributor terbesar pendapatan APBN dituntut untuk memenuhi berbagai kebutuhan subsidi yang diberikan pemerintah di masa pandemi ini. Selengkapnya



  • Kemudahan di Tengah Kenaikan PPN
    in ,

    Berbagai Kemudahan di Tengah Kenaikan Tarif PPN

    Diundangkannya UU nomor 7 tahun 2021 menghadirkan reformasi perpajakan yang cukup besar. Hingga saat ini, 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan dari UU HPP dihadirkan sekaligus untuk mengatur pelaksanaan dari UU tersebut. Di bidang PPN, Undang-Undang ini menyebabkan perubahan berupa kenaikan tarif PPN dari 10% yang telah berlaku sejak tahun 1984 menjadi 11%. Selengkapnya



  • Pajak Aset Kripto Kini
    in ,

    Pajak Aset Kripto Kini Diregulasi Pemerintah

    Pajak aset kripto kini diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang akan diberlakukan mulai 1 Mei 2022. Tidak adanya hukum yang mengatur perdagangan aset kripto menjadikan adanya kerancuan pada legalitas dan mengurangi potensi pendapatan negara, di mana volume perdagangan kripto yang semakin meningkat menjadi salah satu potensi penerimaan pajak… Selengkapnya



  • DJP Tunjuk CANVA
    in ,

    DJP Tunjuk Canva Jadi Perusahaan Pemungut PPN PMSE

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk tujuh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi (PMSE) produk digital yang dijual kepada nasabah Indonesia melalui sistem elektronik. Dengan penunjukan ini, pelaku usaha akan mulai memungut pajak mulai 1 April 2022. Selengkapnya



  • Penjelasan PKP
    in ,

    Penjelasan PKP serta Kelebihan dan Kekurangannya

    Ketika Anda ingin membangun suatu usaha, ada beberapa hal penting yang perlu Anda pikirkan. Misalnya apa bentuk usaha yang ingin Anda jalankan, bagaimana mengurus perizinannya, hingga bagaimana kewajiban perpajakannya. Dari segi kewajiban perpajakan, untuk Anda yang menjalankan usaha akan dihadapkan pada pilihan apakah ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau tidak. Selengkapnya



  • Alasan Kenaikan Tarif PPN
    in ,

    Alasan Kenaikan Tarif PPN 11 persen

    Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu. Kenaikan tarif tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sesuai amanat dari UU HPP kenaikan tarif PPN akan berlangsung secara bertahap hingga 2025. Pro dan kontra dari adanya kenaikan tarif PPN pun tak bisa terhindarkan. Sebagian kalangan setuju dengan kenaikan tarif PPN 11 persen, namun sebagian kalangan lainnya menolak kenaikan tarif tersebut. Lalu sebenarnya apakah alasan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen?… Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website