Terbaru



  • UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan
    in ,

    UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan

    Pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam sektor pajak. Inovasi tersebut sekaligus sebagai respons terhadap pemasukan negara yang belum memenuhi harapan pemerintah. Belum optimalnya pemasukan di sektor pajak setidaknya disebabkan oleh; lemahnya kepatuhan pajak, jeleknya regulasi perpajakan, basis data yang belum akurat, dan faktor eksternal yang mempengaruhi seperti disrupsi COVID-19.. Selengkapnya



  • Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Telah banyak dampak serta kerugian yang dialami semua lapisan masyarakat, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini tentu saja menjadikan duka bagi seluruh warga masyarakat, dimana dari mereka semua banyak yang kehilangan anggota keluarganya, para pengusaha yang harus “gulung tikar” usahanya.. Selengkapnya



  • NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?
    in ,

    NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?

    Direktorat Pajak Kementerian Keuangan dan DPR sepakat mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna. Beleid yang bersifat omnibus ini turut mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang akan berlaku pada 2023.. Selengkapnya



  • Efek NPWP Diganti NIK Bagi Masyarakat
    in ,

    Efek NPWP Diganti NIK Bagi Masyarakat

    Indonesia masih termasuk negara berkembang, banyak infrastruktur yang belum maksimal dan masih tahap pengembangan. Secara sederhana pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keperluan suatu negara sehingga adanya hal tersebut dapat membantu dan berdampak positif bagi masyarakat.. Selengkapnya



  • UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?
    in ,

    UU HPP Untuk Indonesia Maju, Bagaimana Dampaknya Bagi Masyarakat?

    Menjadi negara maju merupakan cita-cita semua negara termasuk Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tentu membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, dan juga harus didukung dengan penerimaan negara yang memadai.. Selengkapnya



  • Undang-Undang HPP Untuk Kepastian Hukum atau Untuk Rasa Keadilan
    in ,

    Undang-Undang HPP Untuk Kepastian Hukum atau Untuk Rasa Keadilan

    Belakangan ini terdengan isu bahwa undang undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau undang undang HPP baru saja disahkan oleh DPR sebagai peraturan yang mengikat untuk umum. Berlandaskan UUD NRI 1945 pasal 23A yang bunyinya:”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang undang”.. Selengkapnya



  • Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat
    in ,

    Dilematis Pemulihan Ekonomi Melalui UU HPP dan Suara Rakyat

    Kalau ditanya tentang kewajiban rakyat yang paling terlihat, ya tentu jawabannya pajak. Pajak adalah sebuah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang sifatnya memaksa. Sekali lagi, memaksa. Hal tersebut secara telak menunjukan bahwa ada konsekuensi jika terdapat kelalaian dalam membayar pajak.. Selengkapnya



  • Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM
    in ,

    Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM

    Joko Widodo selaku Presiden RI beberapa bulan terakhir telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tanggal pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.. Selengkapnya





  • Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?
    in ,

    Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?

    Harmonisasi Peraturan Perundang-ndangan menjadi sangat penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pajak dan hukum kepailitan memiliki kesamaan dalam mengatur utang yang berdampak kepada kedudukan kreditor dan penyitaan sebagai eksekutorial dari harta jaminan kebendaan.. Selengkapnya



  • Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat
    in ,

    Dampak Nyata Integrasi NIK dan NPWP bagi Masyarakat

    Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami suatu reformasi besar yang tercapai melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2021. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia.. Selengkapnya



  • Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?
    in ,

    Implikasi UU HPP, Berpihak Untuk Rakyat atau Pemerintah?

    Sistem perpajakan di Indonesia telah sangat bertumbuh seiring berlaju nya zaman. Apabila menilik, sistem perpajakan yang lama ternyata juga kurang sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik ditinjau dari segi efesiensi maupun dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai.. Selengkapnya



  • Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat
    in ,

    Mengenal UU No 7 Tahun 2021 dan Dampak bagi Masyarakat

    Bermula dari usulan tentang RUU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang disepakati oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk dibahas pada sidang paripurna, dengan seiring berjalannya proses di parlemen berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena dinilai sudah mencakup berbagai Peraturan Perpajakan.. Selengkapnya



  • NIK-NPWP Justru Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
    in ,

    NIK-NPWP Justru Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

    Sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021 oleh DPR-RI, salah satu poin yang dilirik oleh masyarakat adalah pemberlakuan NIK pada KTP sebagai NPWP. Poin ini diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1a) dan ayat (10) yang menjelaskan mengenai pemberlakuannya bagi wajib pajak.. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website