Terbaru

  • Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
    in ,

    Perbaikan Sektor Pajak Melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

    Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi 2013 mengatakan pajak ialah iuran rakyat yang diberikan kepada negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan  tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan diperuntukkan dalam hal pembayaran pengeluaran umum.. Selengkapnya



  • UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance
    in ,

    UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance

    Keberadaan virus yang telah menyebar sekitar awal tahun 2020 di Indonesia menjadikan virus ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tingkat penyebaran virus yang diberi nama Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tidak menunjukkan ujung hingga akhirnya virus ini resmi dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization).. Selengkapnya



  • UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat
    in ,

    UU HPP Bentuk Nyata Keadilan Distributif Bagi Masyarakat

    Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada frasa “serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dalam sebuah istilah hukum, apa yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut merupakan das sollen atau sesuatu yang diharapkan untuk terjadi.. Selengkapnya





  • Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Pemerataan Keadilan Sektor Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk bangsa Indonesia mengakibatkan berbagai sektor terdampak. Awal pandemi angka penularan dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat hingga mengakibatkan sektor ekonomi terdampak karena pengeluaran belanja negara yang meningkat. Sektor pajak pun ikut terdampak dikarenakan pendapatan negara yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.. Selengkapnya



  • UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan
    in ,

    UU HPP: Manifestasi Seni Mencabut Bulu Angsa yang Ugal-Ugalan

    Pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam sektor pajak. Inovasi tersebut sekaligus sebagai respons terhadap pemasukan negara yang belum memenuhi harapan pemerintah. Belum optimalnya pemasukan di sektor pajak setidaknya disebabkan oleh; lemahnya kepatuhan pajak, jeleknya regulasi perpajakan, basis data yang belum akurat, dan faktor eksternal yang mempengaruhi seperti disrupsi COVID-19.. Selengkapnya



  • Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan
    in ,

    Undang–Undang Harmonisasi Perpajakan, Membantu bukan Menyusahkan

    Banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan), padahal pemerintah sedang mempermudah bagaimana UU HPP ini menfasilitasi wajib pajak di dalam UU HPP saja tarif PTKP (Penghasilan tidak kena pajak) dari 54 juta di ubah 60 juta artinya jika penghasilan kita selama setahun kurang dari 60 juta (5.000.000 /bulan) tidak kenakan pajak.. Selengkapnya



  • UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?
    in ,

    UU HPP Bagi Masyarakat, Menguntungkan atau Merugikan?

    Pandemi global Covid-19 melumpuhkan banyak sektor khusunya sektor perekonomian. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Bisa kita lihat belakangan ini pemerintah sedang gencarnya membuat berbagai kebijakam dalam sektor perpajakan. Hal tersebut sangat jelas adanya, mengingat pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara.. Selengkapnya



  • Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru
    in ,

    Menimbang Surplus Keadilan Prioritas Pajak Penghasilan Baru

    UU HPP adalah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah berlaku per tahun 2022. UU HPP sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Sosialisasi UU HPP di Jakarta-Banten (14/12/21) merefleksikan keadaan dengan kebutuhan yang beragam di Indonesia. UU HPP mengandung 6 jenis perubahan harmonisasi perpajakan yang meliputi.. Selengkapnya



  • Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP
    in ,

    Indonesia Emas 2045: Upaya Reformasi Pajak Melalui UU HPP

    Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Telah banyak dampak serta kerugian yang dialami semua lapisan masyarakat, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini tentu saja menjadikan duka bagi seluruh warga masyarakat, dimana dari mereka semua banyak yang kehilangan anggota keluarganya, para pengusaha yang harus “gulung tikar” usahanya.. Selengkapnya



  • NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?
    in ,

    NIK menjadi NPWP? Masyarakat Wajib Membayar Pajak?

    Direktorat Pajak Kementerian Keuangan dan DPR sepakat mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebelumnya bernama RUU KUP, menjadi undang-undang dalam sidang Paripurna. Beleid yang bersifat omnibus ini turut mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi yang akan berlaku pada 2023.. Selengkapnya



  • Peluang dan Tantangan Perpajakan Investasi Online di Masa Pandemi
    in ,

    Peluang dan Tantangan Perpajakan Investasi Online di Masa Pandemi

    Saat ini anak muda tengah gencar membahas mengenai investasi online ini, bahkan tidak sedikit yang tertarik mencobanya. Investasi online ini caranya terbilang mudah untuk dicoba, sehigga sangat mudah untuk diakses. Invesatasi online ini dapat membantu untuk memulihkan keadaan ekonomi baik bagi pengusaha maupun individu yang berinvestasi.. Selengkapnya



  • Pengen Main Trading Saham, Ada Pajaknya kah?
    in ,

    Pengen Main Trading Saham, Ada Pajaknya kah?

    Siapa sih yang tidak kenal dengan trading saham? Saat ini banyak di gandrungi oleh kawula muda karena mudah dijalankan dan minim resiko, yang pasti menghasilkan cuan yang tidak main-main jika pandai melihat situasi pasar,Luar biasa bukan?. Tetapi, ketika banyak orang yang mulai menjadi trader saham, apakah mereka tahu jika trading saham itu berpajak?.. Selengkapnya



  • Menilik Peluang Dibalik Penerapan Skema Integrasi NIK-NPWP
    in ,

    Menilik Peluang Dibalik Penerapan Skema Integrasi NIK-NPWP

    Drama seputar penyatuan data kependudukan dan data Wajib Pajak telah memasuki babak baru. Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021, skema pembentukan sistem informasi terintegrasi antara Nomor Induk Keluarga (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) resmi dicanangkan. Terobosan ini sangat penting dalam upaya mendorong simplifikasi administrasi pajak.. Selengkapnya



  • Mengenali Aset Digital NFT dan Aspek Perpajakan Transaksinya
    in ,

    Mengenali Aset Digital NFT dan Aspek Perpajakan Transaksinya

    Generasi masa kini yang melek teknologi tentu tidak asing dengan aset dan transaksi digital. Dompet digital, e-commerce, hingga cryptocurrency dan NFT menjadi produk–produk dunia keuangan yang hadir di era digital ini. Baru–baru ini, dunia digegerkan dengan terjualnya berbagai produk NFT yang terkesan sepele, seperti sebuah gambar Shiba Inu yang terjual $4 juta.. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website