Terbaru

  • UU HPP dan Perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak
    in ,

    UU HPP dan Perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak

    Setiap tahunnya, jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar terus meningkat. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 30 juta WP yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Kabar baik di mana enam tahun kemudian, jumlah WP meningkat menjadi 49,82 juta, yang terdiri dari 45,43 juta NPWP pribadi dan 4,39 juta NPWP badan usaha.  Selengkapnya



  • Peluang dan Tantangan Perpajakan Investasi Online di Masa Pandemi
    in ,

    Peluang dan Tantangan Perpajakan Investasi Online di Masa Pandemi

    Saat ini anak muda tengah gencar membahas mengenai investasi online ini, bahkan tidak sedikit yang tertarik mencobanya. Investasi online ini caranya terbilang mudah untuk dicoba, sehigga sangat mudah untuk diakses. Invesatasi online ini dapat membantu untuk memulihkan keadaan ekonomi baik bagi pengusaha maupun individu yang berinvestasi.. Selengkapnya



  • DJP: Perhatikan Masa Pemberlakuan Aturan UU HPP
    in ,

    DJP: Perhatikan Masa Pemberlakuan Aturan UU HPP

    Pajak.com, Jakarta –  Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengingatkan Wajib Pajak untuk memerhatikan masa pemberlakuan aturan di masing-masing klaster Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasalnya, UU HPP yang memuat perubahan aturan pada enam klaster atau klausul, memiliki masa pemberlakuan aturan yang berbeda-beda.. Selengkapnya







  • Pemerintah Ajukan Perbaikan PDRD di RUU HKPD
    in ,

    Pemerintah Ajukan Perbaikan PDRD di RUU HKPD

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan usulan perubahan atau perbaikan dalam RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk dibahas bersama Komisi XI DPR RI pada hari ini, Senin (28/6). Salah satu substansi yang termaktub dalam RUU HKPD ini yakni penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).. Selengkapnya



  • Amnesti Pajak, Sejarah dan Penerapannya di Indonesia
    in ,

    Amnesti Pajak, Sejarah dan Penerapannya di Indonesia

    Pajak.com, Jakarta – Bagi banyak negara, amnesti pajak (tax amnesty) atau pengampunan pajak seringkali dijadikan instrumen untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menyelisik dari sejarahnya, Indonesia telah empat kali menjalankan program pengampunan pajak dengan berbagai macam skema.. Selengkapnya



  • DJP Ungkap Dasar Perluasan Objek PPN Barang dan Jasa
    in ,

    DJP Ungkap Dasar Perluasan Objek PPN Barang dan Jasa

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di beberapa jenis barang dan jasa, yang termaktub dalam draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Seperti diketahui, beberapa kelompok jenis barang dan jasa seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan Selengkapnya



  • Kemenkeu Berencana Setop Pidana Pengemplang Pajak
    in ,

    Kemenkeu Berencana Setop Pidana Pengemplang Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan berencana untuk menghentikan pemberian pidana bagi pengemplang pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin lebih fokus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran daripada hukum pidana. Untuk itu, ia pun meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bisa menyempurnakan aturan perpajakan yang akan tertuang dalam revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)… Selengkapnya