Terbaru

  • DPR: Target Penerimaan Pajak
    in ,

    DPR: Target Penerimaan Pajak 2023 Masih Rendah

    Pajak.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai, target penerimaan pajak di tahun 2023 masih rendah, yakni berkisar 9,3 persen hingga 9,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 1.884,6 triliun sampai Rp 1.967,4 triliun. Padahal, ekosistem perpajakan telah didukung oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)… Selengkapnya



  • Kemudahan di Tengah Kenaikan PPN
    in ,

    Berbagai Kemudahan di Tengah Kenaikan Tarif PPN

    Diundangkannya UU nomor 7 tahun 2021 menghadirkan reformasi perpajakan yang cukup besar. Hingga saat ini, 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan dari UU HPP dihadirkan sekaligus untuk mengatur pelaksanaan dari UU tersebut. Di bidang PPN, Undang-Undang ini menyebabkan perubahan berupa kenaikan tarif PPN dari 10% yang telah berlaku sejak tahun 1984 menjadi 11%. Selengkapnya



  • Perhitungan PPN Gopay OVO
    in ,

    Contoh Perhitungan PPN Ketika “Top up” GoPay atau OVO

    Pajak.com, Jakarta – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial telah terbit. Dengan demikian, layanan teknologi finansial atau financial technology (fintech), termasuk dompet digital e-wallet seperti GoPay, OVO, DANA, dan semacamnya akan menyesuaikan tarif PPN 11 persen mulai 1 Mei 2022. Lantas, bagaimana contoh pemajakannya?… Selengkapnya



  • Kenaikan PPN 11 Persen
    in ,

    Kenaikan PPN 11 Persen Diimbangi Pelonggaran Tarif PPh

    Pajak.com, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen telah diimbangi dengan pelonggaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ia memastikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diterbitkan berdasarkan asas keadilan… Selengkapnya



  • Emas Batangan bebas PPN
    in ,

    Emas Batangan dan Granula Bebas PPN 11 Persen

    Pajak.com, Jakarta – Per 1 April 2022 kemarin, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Meski ada kenaikan PPN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa saat ini terdapat barang yang diberikan fasilitas bebas PPN. Beberapa diantaranya adalah pada emas batangan dan emas granula… Selengkapnya



  • Mutakhirkan Aplikasi PPN
    in ,

    Mutakhirkan Aplikasi PPN dan Aturan Turunannya

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Kebijakan ini tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Atas berlakunya kebijakan baru PPN ini, Pemerintah pun mulai melakukan penyesuaian aplikasi layanan perpajakan dan menyiapkan 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK)… Selengkapnya





  • Menakar Dampak Kenaikan PPN
    in ,

    Menakar Dampak Kenaikan PPN 11 Persen

    Pajak.com, Jakarta – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya telah menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. UU itu telah disahkan sejak 7 Oktober 2021 lalu. Namun, mendekati masa pemberlakuan tarif PPN baru, pro dan kontra kembali mencuat seiring dengan gejolak ekonomi domestik dan global. Ekonom, pengusaha, bahkan anggota dewan memberikan pandangan dan rekomendasinya. Di sisi lain, pemerintah tetap memberi sinyal bahwa kenaikan PPN mesti dijalankan sesuai amanat UU. Selengkapnya