Terbaru

  • Komwasjak Perlu Lakukan Transformasi kelembagaan
    in ,

    Komwasjak Perlu Lakukan Transformasi Kelembagaan

    Pajak.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan perlunya transformasi kelembagaan bagi Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Untuk itu, kini melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Jalan Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan Tahun 2022. Pemerintah menilai, Komwasjak tengah menunjukkan kinerjanya yang semakin baik dalam mengawal penerimaan negara… Selengkapnya



  • Indonesia-OECD Sepakati JWP
    in ,

    Indonesia-OECD Sepakati JWP, Dorong Kepatuhan Pajak

    Pajak.com, Bali – Indonesia dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi menyepakati Joint Work Programme (JWP) 2022-2025. Kesepakatan ini akan berfokus pada beberapa isu prioritas, salah satunya terkait peningkatan kepatuhan pajak. Penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann ini merupakan rangkaian dari Pertemuan Tingkat Deputi… Selengkapnya



  • Menkeu: APBD 2023 Selaras
    in ,

    Menkeu: APBD 2023 Selaras Program Prioritas Nasional

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) diharapkan memperkuat dan menjawab pelbagai tantangan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, antara lain dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)… Selengkapnya





  • Forum G20 JFHTF Fokus
    in ,

    Forum G20 JFHTF Fokus Bahas Dana Perantara Keuangan

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan RI melanjutkan penyelenggaraan Pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) ke-4, secara virtual. Salah satu pokok bahasan diskusi dalam pertemuan sesi pertama yaitu Proposal Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons (prevention, preparedness, and response/PPR) pandemi…. Selengkapnya



  • Tiga Fokus Utama Kebijakan
    in ,

    Tiga Fokus Utama Kebijakan Penerimaan Pajak 2023

    Pajak.com, Jakarta – Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 yang disusun Kementerian Keuangan (Keuangan) menetapkan tiga fokus utama kebijakan penerimaan pajak di tahun 2023. Pertama, memperluas basis dan meningkatkan rasio perpajakan melalui ekstensifikasi dan penggalian potensi, optimalisasi penerimaan pajak untuk ekonomi digital, serta tindak lanjut pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)… Selengkapnya



  • DJP dan Ditjen Dukcapil Integrasi
    in ,

    DJP dan Ditjen Dukcapil Integrasi Data NIK Sebagai NPWP

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam Layanan DJP. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Kamis (19/05)… Selengkapnya



  • Fasilitas Fiskal Impor Vaksin
    in ,

    Fasilitas Fiskal Impor Vaksin Maret 2022 Capai Rp 8,9 T

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendukung program vaksinasi nasional agar Indonesia mencapai herd immunity. Dukungan itu meliputi pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atau cukai; pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas impor vaksin. Secara spesifik DJBC mencatat, fasilitas fiskal impor vaksin untuk periode November 2020 hingga Maret 2022 telah mencapai Rp 8,9 triliun… Selengkapnya



  • Komitmen Pajak Karbon Indonesia
    in ,

    Komitmen Pajak Karbon Indonesia di Forum Menkeu G20

    Pajak.com, Amerika Serikat – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tegaskan komitmen penerapan pajak karbon di Indonesia, dalam Forum Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Iklim yang digelar di Washington D.C, Amerika Serikat (AS). Ia mengungkap, terdapat 65 inisiatif kebijakan karbon di dunia yang telah diimplementasikan, termasuk Indonesia… Selengkapnya



  • G20 Ekonomi Global
    in ,

    Anggota G20 Rumuskan Solusi Tantangan Ekonomi Global

    Pajak.com, Washington DC – Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G20 pekan ini telah melakukan pertemuan di Washington DC, AS untuk melanjutkan pembahasan beberapa isu ekonomi global. Pembahasan itu juga mencakup isu kesehatan, arsitektur keuangan internasional, dan keuangan berkelanjutan… Selengkapnya







  • Transaksi Kripto Kena PPh
    in ,

    Transaksi Kripto Kena PPh dan PPN 0,1 Persen

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan transaksi kripto dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,1 persent. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku pada Mei 2022. Adapun saat ini aturan turunan pajak kripto itu tengah dalam proses finalisasi… Selengkapnya



  • Menkeu: Sengaja Ngemplang Pajak
    in ,

    Menkeu: Sengaja Ngemplang Pajak, Denda 300 Persen

    Pajak.com, Jakarta – Memasuki bulan ketiga pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pemerintah terus gencar melakukan sosialisasi. Seperti diketahui, PPS hanya akan berlangsung hingga akhir Juni 2022 mendatang. Setelah itu, tidak akan ada lagi pengampunan lainnya yang diberikan pemerintah. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali menekankan agar Wajib Pajak memanfaatkan momentum ini. Terlebih lagi, bagi wajib pajak yang sebelumnya memang terindikasi sengaja menghindari pajak atau sengaja mengemplang pajak, Menkeu menegaskan bakal kena denda 200-300 persen. Selengkapnya



  • 5 Instansi Kolaborasi Luncurkan SIMBARA
    in ,

    5 Instansi Kolaborasi Luncurkan SIMBARA

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan bersama dengan Menteri ESDM, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) antar kementerian/lembaga secara daring. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website