Terbaru

  • Pemerintah Ajak Milenial Investasi ORI021
    in ,

    Pemerintah Ajak Milenial Investasi ORI021

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak milenial untuk investasi Obligasi Negara Ritel atau Obligasi Ritel Indonesia (ORI021) dengan masa penawaran 24 Januari 2022—17 Februari 2022. ORI021 menawarkan kupon 4,9 persen dengan tenor 3 tahun, yang dapat dibeli secara on-line mulai dari nominal Rp 1 juta… Selengkapnya



  • Kemenkeu Apresiasi Diskusi HPP Dukung Ekonomi Digital
    in ,

    Kemenkeu Apresiasi Diskusi HPP Dukung Ekonomi Digital

    Pajak.com, Jakarta – Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto mengapresiasi webinar yang diadakan oleh portal berita dan media jurnalisme Pajak.com, karena salah satu temanya mengupas tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk Mendukung Ekonomi dan Keuangan Digital yang Inklusif. Selengkapnya



  • UU IKN Disahkan, Kemenkeu Mulai Siapkan Pendanaan
    in ,

    UU IKN Disahkan, Kemenkeu Mulai Siapkan Pendanaan

    Pajak.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, (18/1). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengesahan RUU menjadi landasan hukum bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mulai mengawal dan menyiapkan pendanaan bagi pembangunan IKN yang bernama Nusantara. Selengkapnya



  • Kemenkeu: BUMN Penerima PMN Wajib Teken KPI
    in ,

    Kemenkeu: BUMN Penerima PMN Wajib Teken KPI

    Pajak.com Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) penerima penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022 untuk meneken komitmen key performance indicators (KPI) atau indikator kinerja utama. Kewajiban ini ditetapkan agar PMN dikelola secara good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selengkapnya



  • UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance
    in ,

    UU HPP: Dilematik Pemulihan Ekonomi dan Issue Tax Compliance

    Keberadaan virus yang telah menyebar sekitar awal tahun 2020 di Indonesia menjadikan virus ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Tingkat penyebaran virus yang diberi nama Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tidak menunjukkan ujung hingga akhirnya virus ini resmi dinyatakan sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization).. Selengkapnya









  • Sektor Pertanian, Salah Satu Aktor Pertumbuhan Ekonomi
    in ,

    Sektor Pertanian, Salah Satu Aktor Pertumbuhan Ekonomi

    Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya sebagai komponen pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian Indonesia mengalami kemunduran akibat pandemi COVID-19 dan hampir semua sektor mencatatkan pertumbuhan minus, kondisi yang berbeda terjadi pada sektor pertanian. Resiliensi sektor pertanian tetap langgeng walaupun dihantam pandemi.. Selengkapnya





  • Penyaluran Pembiayaan Ultramikro Capai Rp 17,99 T
    in ,

    Penyaluran Pembiayaan Ultramikro Capai Rp 17,99 T

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran pembiayaan ultramikro (UMi) pada periode 2017—15 Desember 2021 sebesar Rp 17,99 triliun kepada 5,37 juta pelaku usaha yang berada di 503 kabupaten/kota di Indonesia. Pembiayaan ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Program Investasi Pemerintah (BLU-PIP).. Selengkapnya









  • Biayai Defisit Fiskal 2022, Pemerintah Akan Tarik Utang
    in ,

    Biayai Defisit Fiskal 2022, Pemerintah Akan Tarik Utang

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah akan menarik utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk membiayai defisit fiskal pada tahun 2022. Jumlah itu 5,2 persen lebih rendah dibanding outlook penarikan utang sepanjang 2021 senilai Rp 1.026 triliun. Sebagian besar pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN).. Selengkapnya



Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website