Terbaru

  • Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Strategi
    in ,

    Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Strategi dalam APBN 2023

    Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan berbagai strategi yang dilakukan dalam APBN 2023. Pasalnya, pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara. Hal itu dijelaskannya saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023, dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (31/05)… Selengkapnya



  • Perubahan PPN Kendaraan Bekas
    in ,

    Rincian Perubahan PPN Kendaraan Motor Bekas

    Pajak.com, Jakarta – Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah telah merilis 14 aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu PMK yang turut menjadi sorotan adalah pengenaan PPN jual-beli barang dan jasa atas kendaraan bermotor bekas, baik untuk mobil maupun sepeda motor. Rician perubahan PPN tersebut tercamtum dalam PMK Nomor 65 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Selengkapnya



  • Wamenkeu: Barang Kebutuhan Pokok
    in ,

    Wamenkeu: Barang Kebutuhan Pokok ‘tak Kena PPN

    Pajak.com, Palembang – Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara kembali menegaskan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, semua barang dan jasa yang termasuk di dalamnya tetap tidak akan dipajaki saat tarif PPN baru sebesar 11 persen berlaku pada 1 April 2022… Selengkapnya



  • Pemerintah dan DPR Gaungkan UU HPP di Jawa Timur
    in ,

    Pemerintah dan DPR Gaungkan UU HPP di Jawa Timur

    Pajak.com, Surabaya – Setelah sukses menggelar sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di tiga kota, yaitu Bali, Jakarta, dan Bandung; pemerintah dan DPR RI melanjutkan gelaran roadshow sosialisasi UU HPP di Jawa Timur. Adapun sosialisasi hari pertama dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (20/1). Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota Komisi XI.. Selengkapnya



  • Kemenkeu Apresiasi Diskusi HPP Dukung Ekonomi Digital
    in ,

    Kemenkeu Apresiasi Diskusi HPP Dukung Ekonomi Digital

    Pajak.com, Jakarta – Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto mengapresiasi webinar yang diadakan oleh portal berita dan media jurnalisme Pajak.com, karena salah satu temanya mengupas tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk Mendukung Ekonomi dan Keuangan Digital yang Inklusif. Selengkapnya