Terbaru



  • Komunikasi Pendaftaran PSE
    in ,

    DPR Minta Pemerintah Jalin Komunikasi Pendaftaran PSE

    Pajak.com, Jakarta – Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, seperti Paypal dan Steam, menuai protes publik. Melihat hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE itu… Selengkapnya



  • Pengusaha tak patuh pajak
    in ,

    DPR Minta CT Ungkap Pengusaha Tak Patuh Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta adanya pengungkapan nama pengusaha besar yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dan tidak patuh pajak. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan pengusaha Chairul Tanjung (CT) tentang banyaknya pengusaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak pada puncak perayaan Hari Pajak, pekan lalu… Selengkapnya



  • cukai mbdk
    in ,

    Mengapa Pemerintah Belum Kenakan Cukai MBDK?

    Pajak.com, Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan, secara substansial DPR telah memberikan persetujuan untuk menambahkan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik sebagai objek cukai baru. Namun, ia mempertanyakan mengapa pemerintah belum juga menetapkan kebijakan ekstensifikasi atau perluasan objek.. Selengkapnya







  • DPR: Target Penerimaan Pajak
    in ,

    DPR: Target Penerimaan Pajak 2023 Masih Rendah

    Pajak.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai, target penerimaan pajak di tahun 2023 masih rendah, yakni berkisar 9,3 persen hingga 9,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 1.884,6 triliun sampai Rp 1.967,4 triliun. Padahal, ekosistem perpajakan telah didukung oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)… Selengkapnya





  • DPR Minta Pemerintah Beri Bansos
    in ,

    DPR Minta Pemerintah Beri Bansos Agar PPN Tetap Naik

    Pajak.com, Jakarta – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah membuat ramuan kebijakan yang matang apabila ingin tetap implementasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Andreas menyarankan, kajian itu bisa berupa skema pemberian bantuan sosial (bansos) dan insentif terhadap komoditas strategis. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dalam negeri maupun dunia yang diantaranya diakibatkan oleh COVID-19 dan perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Selengkapnya



  • Pemerintah dan DPR Gaungkan UU HPP di Jawa Timur
    in ,

    Pemerintah dan DPR Gaungkan UU HPP di Jawa Timur

    Pajak.com, Surabaya – Setelah sukses menggelar sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di tiga kota, yaitu Bali, Jakarta, dan Bandung; pemerintah dan DPR RI melanjutkan gelaran roadshow sosialisasi UU HPP di Jawa Timur. Adapun sosialisasi hari pertama dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (20/1). Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota Komisi XI.. Selengkapnya







  • DPR Setujui Anggaran OJK 2022 Rp 6,32 triliun
    in ,

    DPR Setujui Anggaran OJK 2022 Rp 6,32 triliun

    Pajak.com, Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui anggaran rencana kerja dan anggaran pengeluaran operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp 6,32 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam Rapat Kerja bersama OJK di Jakarta, Senin (13/12/21).. Selengkapnya







Selengkapnya
Anda telah mencapai akhir lini masa website