Terbaru

  • BPK Identifikasi Permasalahan
    in ,

    BPK Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi ke DJP

    Pajak.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2016 hingga 2020. Pemeriksaan dan identifikasi dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2021 yang belum lama diterbitkan… Selengkapnya



  • Ini Bocoran Cara Aktivasi
    in ,

    Ini Bocoran Cara Aktivasi NIK menjadi NPWP

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rencananya, kebijakan integrasi NIK sebagai NPWP akan diterapkan mulai tahun 2023 mendatang. Namun, dengan integrasi NIK dan NPWP tersebut tidak serta merta masyarakat Indonesia secara otomatis menjadi Wajib Pajak. Bagaimana cara aktivasi NIK agar terintegrasi dengan NPWP? Berikut ini bocoran cara aktIvasi NIK menjadi NPWP… Selengkapnya





  • DJP: Batas Penyampaian SPT
    in ,

    DJP: Batas Penyampaian SPT PPh Badan Tidak Diundur

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, batas penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Badan) tahun pajak 2021 adalah tanggal 30 April 2022 alias tidak ada pemunduran, meskipun berbarengan dengan periode libur Lebaran. Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor melalui surat pengumuman… Selengkapnya



  • Antisipasi Lonjakan SPT Badan
    in ,

    Antisipasi Lonjakan SPT Badan, DJP Tambah Server

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengantisipasi lonjakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan badan dengan menambah jumlah server. Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan, pihaknya akan memaksimalkan infrastruktur sistem teknologi informasi dan komunikasi guna mencegah downside system pada server. DJP mengajak Wajib Pajak (WP) badan untuk segera menyampaikan SPT tahunan badan hingga 30 April 2022… Selengkapnya



  • PPN Jual Beli Kendaraan
    in ,

    PPN Jual Beli Kendaraan Bekas Jadi 1,1 Persen

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan telah menyederhanakan mekanisme tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jual-beli kendaraan bermotor bekas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan kendaraan Bermotor Bekas. Perhitungan pajak disederhanakan dengan mekanisme, yaitu sebesar 10 persen dari total tarif PPN 11 persen atau menjadi 1,1 persen dari harga jual… Selengkapnya



  • Peserta PPS Wajib Pajak
    in ,

    Peserta PPS Sudah Mencapai 34 Ribu Wajib Pajak

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan terus memperbarui data Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Data terbaru menunjukkan, DJP berhasil menjaring peserta PPS sebanyak 34.236 Wajib Pajak untuk. Angka ini naik 1,4 persen dari posisi hari sebelumnya 33.776 Wajib Pajak. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Jakarta, Kamis (7/4)… Selengkapnya





  • Emas Batangan bebas PPN
    in ,

    Emas Batangan dan Granula Bebas PPN 11 Persen

    Pajak.com, Jakarta – Per 1 April 2022 kemarin, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Meski ada kenaikan PPN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa saat ini terdapat barang yang diberikan fasilitas bebas PPN. Beberapa diantaranya adalah pada emas batangan dan emas granula… Selengkapnya



  • 25 Ribu WP Ikut PPS
    in ,

    25 Ribu WP Ikut PPS, Negara Himpun Pajak Rp 3,56 T

    Pajak.com, Palembang – Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, hampir 25 ribu Wajib Pajak (WP) telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sejak 1 Januari 2022. Dari jumlah WP itu, negara dapat menghimpun penerimaan pajak penghasilan (PPh) final mencapai Rp 3,56 triliun. Pemerintah akan terus mengajak WP untuk mengikuti PPS hingga Juni 2022 mendatang… Selengkapnya



  • DJP Pastikan Data Wajib Pajak Tidak Bocor
    in ,

    DJP Pastikan Data Wajib Pajak Tidak Bocor

    Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjamin data Wajib Pajak (WP) tidak bocor. Penegasan ini untuk menepis kabar kebocoran data yang dilaporkan DarkTracer, platform intelijen dark web. Dalam laporan DarkTracer di Twitter menyebutkan, ratusan ribu data kredensial yang diakses lewat website di Indonesia bocor, termasuk situs milik DJP. Selengkapnya