Terbaru



  • Aturan Teknis Pajak Karbon
    in ,

    Poin Aturan Teknis Pajak Karbon yang Masih Disusun

    Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengungkap, pihaknya masih tengah menyusun aturan teknis pajak karbon. Poin aturan teknis pajak yang akan berlaku mulai 1 Juli 2022 itu, meliputi tarif dan dasar pengenaan, cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, serta peta jalan pajak karbon. Seperti diketahui, payung utama penetapan pajak karbon termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)… Selengkapnya



  • Pajak Karbon Ditunda
    in ,

    Pajak Karbon Ditunda Juli 2022

    Pajak.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak karbon dari yang sebelumnya dimulai 1 April 2022 menjadi Juli 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, penundaan dilakukan karena pemerintah masih ingin menyusun peraturan perundangan yang komprehensif dan konsisten, yaitu dengan mengharmonisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon… Selengkapnya



  • Kemenkeu Beri KBLBB Insentif Bea Masuk Nol Persen
    in ,

    Kemenkeu Beri KBLBB Insentif Bea Masuk Nol Persen

    Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif berupa tarif khusus bea masuk nol persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Secara spesifik, insentif ini berlaku bagi impor kendaraan bermotor listrik yang dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap atau incompletely knocked down (IKD). Selengkapnya



  • Pajak Karbon Transportasi dan Konstruksi Berlaku 2025
    in ,

    Pajak Karbon Transportasi dan Konstruksi Berlaku 2025

    Pajak.com, Jakarta – Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Tri Haryanto mengungkapkan, pemerintah akan mengenakan pajak karbon untuk beberapa sektor, antara lain transportasi dan konstruksi pada tahun 2025. Ketentuan ini diimplementasikan setelah pajak karbon dipastikan akan berlaku secara bertahap mulai 1 April tahun 2022 pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara… Selengkapnya



  • Pemerintah Target Rasio Pajak Capai 9,5 Persen di 2022
    in ,

    Pemerintah Target Rasio Pajak Capai 9,5 Persen di 2022

    Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah menargetkan tingkat rasio pajak (tax ratio) pada tahun 2022 bisa mencapai 9,3 persen sampai 9,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Target itu ditetapkan seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan optimisme kenaikan penerimaan pajak di tahun ini yang dikarenakan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selengkapnya



  • BKF: Berkat PEN, Indikator Kesejahteraan Meningkat
    in ,

    BKF: Berkat PEN, Indikator Kesejahteraan Meningkat

    Pajak.com, Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, indikator kesejahteraan meningkat di penghujung 2021. Indikator itu, meliputi penurunan jumlah penduduk miskin dan kondisi ketenagakerjaan yang semakin membaik. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, meningkatnya indikator kesejahteraan menjadi bukti pemulihan ekonomi dalam negeri semakin berkualitas. Selengkapnya



  • BKF: Empat Sektor Ini Tidak Dapat Insentif Pajak di 2022
    in ,

    BKF: Empat Sektor Ini Tidak Dapat Insentif Pajak di 2022

    Pajak.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemekeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, ada sekitar empat sektor yang tidak mendapat insentif pajak di tahun 2022, yakni manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Saat ini pemerintah akan lebih fokus untuk menyalurkan insentif pajak kepada sektor yang belum pulih dari dampak pandemi COVID-19. Selengkapnya