Banik mengatakan, para transgender pun sangat terpukul oleh krisis akibat Covid-19. Selain diberikan keringanan pajak, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga untuk membangkitkan kelompok transgender yang terpuruk.
Jumlah kaum transgender di Bangladesh memang cukup banyak. Mengutip data yang diterbitkan Bangladesh Hijra Kalyan (Kesejahteraan Transgender), Bangladesh memiliki sekitar 1,5 juta orang transgender. Mereka kebanyakan menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang merajalela dan sering dipaksa untuk hidup dengan mengemis, perdagangan seks atau kejahatan. Penindasan dan pelecehan telah mendorong banyak orang untuk meninggalkan rumah mereka dan mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
Pemerintah dan masyarakat sebelumnya tidak mengakui hak-hak para transgender. Pemerintah bahkan memberlakukan hukuman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati bagi para homoseksual di Bangladesh.
Sementara itu, kalangan pengusaha pun menyambut baik rencana pemerintah itu. Kepala eksekutif perusahaan produsen tekstil terkemuka Bangladesh Smart Group Mostafizur Rahman mengatakan, langkah ini akan mendorong banyak kelompok bisnis untuk mempekerjakan orang transgender. Apalagi, menurut Rahman, Smart Group saat ini telah mempekerjakan 26 ribu karyawan.
“Ini akan menjauhkan Hijrah (transgender) dari jalanan,” kata Mostafizur Rahman.
Sebagai informasi, komunitas LGBTQ memang selama ini banyak menghadapi diskriminasi yang meluas di Bangladesh. Pasalnya, dengan undang-undang era kolonial yang menghukum seks gay dengan penjara, meskipun penegakan hukum jarang terjadi.
Pemerintah Perdana Menteri Sheikh Hasina sejak 2013 mengizinkan transgender untuk diidentifikasi sebagai gender yang terpisah, dan pada 2018 mereka diizinkan mendaftar untuk memilih sebagai gender ketiga.
Comments