in

Beberapa Persoalan Seputar PPN Transaksi Digital

Melebarnya defisit keuangan negara untuk memulihkan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 menuntut akselerasi dalam optimasi penerimaan negara. Salah satu alternatif eksternalisasi pajak potensial adalah pengenaan pajak atas transaksi daring (e-commerce).

Satu survei mengatakan 56% responden mengalami peningkatan pengeluaran selama pandemi. Belanja online menjadi pilihan untuk mematuhi anjuran tetap di rumah. Sebanyak 31% responden mengalami peningkatan belanja online 42% dibandingkan sebelum masa pandemi. (BPS, 2020).

Sesuai dengan karakter alamiah pajak yang merupakan ekor ekonomi, peningkatan belanja online ini menjadi momentum yang mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan pengenaan pajak atas transaksi digital yang selama ini terkesan maju-mundur ragu.Mulai 1 Juli 2020, pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang/jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang diatur PMK No. 48/PMK.03/2020.Kebijakan ini perlu mendapat perhatian agar dapat mengoptimasi penerimaan, memberi kepastian hukum, serta menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan baik antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam dan luar negeri.Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan DJP tengah menyusun aturan turunan terkait dengan besaran nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses PSME yang dapat dikenakan PPN. Lalu bagaimana seharusnya threshold itu ditentukan?

Pemajakan PMSE

PERUMUSAN suatu kebijakan perlu memperhatikan praktik terbaik yang dilakukan negara lain untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal yang perlu digarisbawahi dalam memajaki PMSE ini adalah (1) netralitas, dan (2) kemudahan dan efisiensi administrasi.Netralitas dalam pajak sangat penting. Pajak tidak boleh mendistorsi keputusan wajib pajak sehingga lebih memilih satu sistem perdagangan ketimbang yang lain. Karena itu, negara lain menerapkan tarif PPN yang sama untuk transaksi digital dan nondigital baik lintas negara maupun domestik.Pasal 6 ayat (1) PMK-48/2020 menyebut jumlah PPN yang harus dipungut pemungut PPN PMSE adalah 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Aturan tarif ini sama dengan ketetapan tarif PPN pada umumnya yaitu 10%, seperti diatur Pasal 7 ayat (1) UU PPN No. 42 Tahun 2009.Dari dasar pemikiran tersebut, maka berdasarkan prinsip netralitas yang sama, jumlah ambang pembebasan (threshold) registrasi PPN yang sama juga seharusnya berlaku baik bagi pemungut pajak dari luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik).

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Penerimaan Pajak Diperkirakan Minus 10% Tahun Ini

Seminar Nasional Perpajakan 2019