Pajak masih menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat bahkan hingga ini. Mulai dari perusahaan multinasional hingga pelaku UMKM, banyak dari mereka yang masih enggan dan menghindari kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat rasio pajak terhadap PDB Indonesia menjadi cerminan masih rendahnya kepatuhan pajak masyarakat, yang salah satunya dipengaruhi oleh literasi perpajakan.
Literasi tentang bagaimana menghitung pajak yang terutang, membayar pajak yang terutang tersebut, bagaimana melaporkan SPT Tahunan, hingga yang paling sederhana bagaimana mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP masih sangat kurang di tengah masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh fiskus melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi perpajakan. Namun hingga kini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih rendah. Lalu, apakah yang menyebabkan sulitnya masyarakat mempelajari dan menerima literasi perpajakan?
Yang pertama dan yang paling lazim ditemui adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak. Karena tidak adanya kontraprestasi langsung dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, masyarakat menjadi meragukan kemana pajak yang mereka bayar akan digunakan. Apalagi, banyaknya pejabat negara yang melakukan korupsi semakin membuat masyarakat merasa insecure dan akhirnya berpaling dari pajak. Padahal, kontribusi pajak sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terkait pembangunan infrastruktur negara. Masyarakat masih belum mau melihat dari sudut pandang pajak secara holistik, sehingga sulit menerima literasi perpajakan.
Yang kedua adalah aspek psikologis dan historis. Secara psikologis, seseorang tentu enggan upah yang dihasilkan atas jerih payahnya diambil. Masyarakat masih merasa bahwa pajak merupakan upeti yang dipungut begitu saja, tanpa adanya imbalan apa pun. Apalagi apabila dilihat dari sisi komersial, kapitalisme memegang peranan penting dalam jalan berpikir para pelaku usaha. Pajak merupakan salah satu beban usaha, sehingga sebisa mungkin dihindari. Para pelaku usaha umumnya hanya membekali diri dengan literasi perpajakan yang memang mereka butuhkan untuk usaha mereka, seperti misalnya pendaftaran NPWP untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Kondisi psikologis dan budaya inilah yang menyebabkan masyarakat enggan membekali diri dengan literasi perpajakan dan memilih untuk mengelak membayar pajaknya.
Yang ketiga adalah penyebaran edukasi perpajakan yang masih kurang tepat. Program inklusi perpajakan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini kemungkinan karena program inklusi perpajakan dilaksanakan mulai dari perguruan tinggi. Alangkah lebih baik program inklusi perpajakan diberikan pada kurikulum mulai dari sekolah dasar supaya dapat membentuk mindset yang baik tentang perpajakan. Pembentukan mindset dan pembekalan literasi perpajakan sejak dini akan memudahkan pemberian edukasi nanti saat tiba waktunya memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
Yang keempat adalah kompleksnya peraturan perpajakan. Kompleksnya pengaturan terkait perpajakan baik materil maupun formil cukup membuat literasi perpajakan cukup sulit dipahami. Tentu masyarakat yang bukan secara khusus mempelajari bidang perpajakan akan merasa enggan membaca peraturan perpajakan satu per satu. Apalagi, peraturan perpajakan cukup sering mengalami perubahan, terutama terkait tarifnya. Hal ini juga lah yang membuat masyarakat kesulitan mempelajari perpajakan.
Untuk dapat menerima dan memahami literasi perpajakan dengan lebih mudah, tips apa saja yang dapat dilakukan? Tips pertama adalah sering-sering mengunjungi forum diskusi online perpajakan yang tersebar dalam jejaring internet, seperti contohnya ortax. Dengan mengunjungi forum diskusi online, kita dapat bertemu dengan orang-orang yang telah berpengalaman di bidang perpajakan dan dapat menyerap ilmu perpajakan secara langsung. Berdiskusi secara langsung akan membuat kita lebih mudah untuk memahami literasi perpajakan, karena dapat melihat dari berbagai sudut pandang.
Selanjutnya adalah membiasakan diri menyisihkan sedikit uang saku atau penghasilan kita, untuk sedekah, zakat, dan sejenisnya. Membiasakan diri menyisihkan penghasilan ini akan menyadarkan kita bahwa uang yang kita terima bukan sepenuhnya milik kita, namun ada bagian dari orang lain di dalamnya. Hal ini berlaku pula untuk pajak, dimana sebagian dari penghasilan kita merupakan bagian dari negara yang harus kita bayarkan karena kita menggunakan fasilitas negara seperti jalan umum dan kantor negara. Dengan membiasakan diri membentuk mindset tersebut, literasi pajak akan lebih mudah dipahami dan diterima.
Lebih lanjut apabila ingin lebih mendalami bidang perpajakan, kita dapat mendaftarkan diri menjadi relawan pajak di berbagai kantor pajak di daerah masing-masing. Menjadi relawan pajak akan memaparkan diri kita terhadap dinamika perpajakan di lapangan secara langsung, sehingga kita dapat melihat pajak dari sisi fiskus maupun dari sisi masyarakat. Kegiatan ini akan membuka wawasan kita terkait perpajakan, dan literasi pajak akan semakin mudah terserap. Selain itu, kita juga dapat membantu menyebarkan literasi perpajakan terhadap lingkungan sekitar dengan pengalaman yang kita peroleh dari kegiatan relawan pajak.
Literasi perpajakan haruslah dimiliki oleh seluruh masyarakat. Selain karena memang pajak merupakan kewajiban seorang warga negara, pajak tak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kita harus membiasakan memaparkan diri dengan literasi perpajakan sejak dini. Pajak kita untuk kita!
* Penulis Adalah Mahasiswa PKN STAN, Jurusan D-III Perpajakan
* Informasi yang disampaikan dalam Artikel ini sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penulis
Comments