Bagi Wajib Pajak, penerapan NIK menjadi NPWP ini akan memberikan kemudahan, karena untuk mengurus dokumen administrasi, sering dibutuhkan NPWP atau bisa dikatakan untuk mengurangi ribetnya birokrasi. Selain itu, masyarakat juga menjadi melek dalam melakukan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
Kemudahan akibat pengintegrasian tersebut juga bisa menjadi bumerang. Misalnya terjadi penyalahgunaan NIK oleh orang tak bertanggung jawab. Akibatnya akan fatal karena NIK ini terintegrasi dengan banyak data seperti BPJS dan NPWP. Ini harus menjadi perhatian utama pemerintah. Terlebih, sudah menjadi “rahasia umum” bahwa situs pemerintahan Indonesia mudah diretas atau keamanannya sangat kurang.
Ada baiknya, jika pemerintah dengan matang melakukan pengembangan sistem agar meminimalisir terjadinya peretasan. Tidak masalah jika membutuhkan waktu lebih untuk pemantapan keamanan data. Memang, jika tidak diterapkan, kita tidak akan tahu apakah langkah pengintegrasian ini efektif atau tidak. Namun jika risiko bisa diminimalisir akan lebih baik.
Penerapan NIK menjadi NPWP ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas kepatuhan Wajib Pajak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengawasi pengelolaan APBN, termasuk memberantas dan menindak tegas para koruptor untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu juga, berantas oknum-oknum yang menjual-belikan data pribadi masyarakat, dalam hal ini NIK, dan tidak perhitungan dalam pengalokasian dana untuk pengembangan sistem agar keamanan data masyarakat bisa terjaga.
* Penulis Adalah Mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas: Ilmu Sosial-Ilmu Politik, Jurusan: Administrasi Perpajakan, Angkatan: 2019
* Informasi yang disampaikan dalam Artikel ini Sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penulis
Comments