in

Sri Mulyani: AS Tak Terima, Kesepakatan G20 Terkait Pajak Digital

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga saat ini negara-negara anggota G20 masih belum mencapai kesepakatan terkait penarikan pajak untuk produk atau transaksi digital.

Padahal rencananya, negara-negara G20 bersama dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berharap pembahasan mengenai penarikan perpajakan untuk produk digital bakal mencapai kesepakatan pada bulan Juli ini.

Namun, hal tersebut tidak terjadi lantaran Amerika Serikat masih belum bisa menerima kesepatan untuk penarikan perpajakan terhadap produk atau transaksi digital.

“Unified approach akan terus didiskusikan dalam G20. Sebetulnya diharapkan Juli sudah ada kesepakatan, tapi dengan AS melakukan langkah untuk tidak menerima dulu, ini menyebabkan perlu dilakukan upaya tambahan agar dua pilar bisa dipenuhi,” ujar Sri Mulyani, Senin (20/7/2020).

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menjelaskan, terdapat dua pilar pendekatan sebagai standar perpajakan produk digital yang disampaikan oleh OECD.

Pilar pertama meliputi hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital dan tanpa batas. Dengan demikian, maka penarikan pajak penghasilan (PPh) atau pajak profit dari sebuah perusahaan bisa dilakukan antarnegara atau di berbagai negara tempat perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

Pilar kedua, terkait penghindaran terjadinya erosi perpajakan global atau Global Antibase Erotion Tax.Pilar ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif, atau tidak dipajaki sama sekali oleh yurisdiksi lain.

“Berkaitan dengan banyaknya negara yang mengalami turunnya PPh dan adanya berbagai upaya terutama dari sisi kemampuan untuk mencegah erosi perpajakan yang dilakukan karena ada praktik perpajakan terutama di negara atau yurisdiksi yang selama ini bisa memberikan fasilitas perpajakan sangat ringan yang tentu tidak bisa disaingi negara biasa yang harus hadapi banyak kebutuhan penerimaan negara,” ujar dia.

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Seminar Nasional Perpajakan 2019

Realisasi Insentif PPh 21 Hadapi Kendala