in

DJP -Telkom Lanjutkan Program Integrasi Data Perpajakan

P2humas DJP

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk melanjutkan kerja sama integrasi data perpajakan di tahun ini melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada awal Agustus 2020 lalu.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kerja sama integrasi perpajakan dengan Telkom sudah dirintis sejak 2018. Kerja sama tersebut dijalankan secara bertahap mulai dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara elektronik atau e-filing hingga e-faktur Host to Host antara DJP dengan Telkom.

Kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Kata Suryo, dari sisi Wajib Pajak, Telkom akan lebih mudah memenuhi kewajiban administrasi pajak—terutama kewajiban korporasi melakukan transaksi sebagai pemotong dan pemungut pajak seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

“Potensi Telkom berurusan dengan sanksi administrasi pajak juga bisa diminimalisir seiring dengan integrasi data implikasi pajak atas transaksi bisnis yang dilakukan Telkom dengan pihak lain sudah terekam secara real time saat transaksi dilakukan,” tambahnya.

Ke depan, Suryo menginginkan kerja sama integrasi data perpajakan dapat terus ditingkatkan antara DJP dengan seluruh entitas bisnis, terutama perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN.

Jadi, sasaran utama dari integrasi data perpajakan ini juga tidak lain agar SPT PPh tahunan entitas BUMN sudah terkonsolidasi secara otomatis dengan bekal integrasi data SPT yang sudah dilakukan secara bulanan.

“Kalau sudah integrasi penuh kita akan punya gambaran untuk SPT tahunan. Ini menjadi fase selanjutnya agar laporan SPT PPh tahunan itu secara sistem,” ujarnya.

Seperti diketahui, MoU integrasi data perpajakan antara DJP dan Telkom ini sebagai lanjutan sinergi e-Faktur Host to Host. Selain Telkom, Pertamina dan PLN juga telah ikut serta dalam uji coba integrasi data perpajakan dengan unifikasi SPT masa PPh. Unifikasi SPT masa PPh meliputi PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, SPT masa keempat jenis PPh itu akan digabungkan dalam satu formulir berbasis aplikasi elektronik.

Foto : P2humas DJP

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0

Tarif PPN Produk Pertanian Tertentu Turun jadi 1 Persen

Ekonomi Bali Bangkit, Industri Hortikultura Jadi Daya Ungkit