in

DJP – PT. Pelindo III Jalin Integrasi Data Perpajakan

Foto: DJP WP Besar

Semarang – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalin kerja sama integrasi data perpajakan dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Sebelumnya, terdapat lima BUMN yang sudah melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP, yakni Pertamina, Telkom, PLN, Pelindo II, Pegadaian.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan dengan ditanda-tanganinya nota kesepahaman, integrasi data perpajakan akan dijalankan penuh. Pasalnya, BUMN yang berpusat di Surabaya ini sudah menjalin kerja sama host-to-host e-Faktur dengan DJP.

“Arah kerja sama integrasi perpajakan dalam jangka panjang adalah melakukan integrasi data secara penuh. Pada saat ini, proses integrasi data perpajakan dengan uji coba unifikasi SPT masa PPh baru melibatkan tiga BUMN,” jelas Iwan, pada Senin (27/7).

Ke depan, DJP akan mengarahkan kerja sama integrasi data perpajakan dengan mengikutsertakan Pelindo III dalam piloting unifikasi SPT masa PPh. Dengan demikian, integrasi data perpajakan dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak sebatas pada host-to-host e-Faktur.

Sebagai informasi, kerja sama yang dijalin DJP dan BUMN adalah integrasi data perpajakan berupa host-to-host e-Faktur antara sistem BUMN dengan sistem elektronik DJP. Dari enam entitas bisnis BUMN, baru Pertamina, Telkom, dan PLN yang ikut serta dalam uji coba integrasi data perpajakan dengan unifikasi SPT masa PPh.

Adapun unifikasi SPT masa PPh akan mencakup proses bisnis potong/pungut dalam penerimaan pajak. Unifikasi SPT masa PPh mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, SPT masa keempat jenis PPh itu akan digabungkan dalam satu formulir berbasis aplikasi elektronik.

Penandatanganan nota kesepahaman DJP-Pelindo III berlangsung di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada (17/7) dan dihadiri langsung oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo, Direktur Utama PT. Pelindo (III), Perseroan U Saefudin Noer. Acara itu juga turut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Direktur TIK, Direktur P2Humas dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Sejatinya, nota kesepahaman bersama Integrasi Data Perpajakan merupakan suatu kegiatan pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian Data Perpajakan yang dimiliki DJP dan Wajib Pajak yang terlibat. Komitmen ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama Integrasi Data Perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi cost of compliance serta untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Integrasi Data Perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

KOMENTAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0

DJP Perpanjang Penyampaian Pelaporan Informasi Keuangan Otomatis

Ali Wardhana Tokoh Reformasi Perpajakan